Sulut, detiKawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024.
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dFransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkai, Wakil Ketua Raski Mokodompit, Wakil Ketua Billy Lombok, dan dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyampaikan, KUA dan PPAS perubahan APBD provinsi sulawesi utara tahun anggaran 2024 oleh gubernur, maka badan anggaran dprd bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD ) Provinsi Sulut , telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui kua dan ppas perubahan apbd provinsi sulawesi utara tahun anggaran 2024.
Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pembahasan badan anggaran dprd bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd) provinsi sulawesi utara, dimana antara lain disepakati bahwa:
Pertama, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp.
3.905.319.788.596. Setelah perubahan menjadi Rp. 3.941.319.788.596, kemudian mengalami penambahan sebesar Rp. 36.000.000.000,
Kedua, anggaran belanja daerah APBD Induk 2024 dianggarkan sebesar Rp. 3.616.277.183.348, setelah perubahan menjadi Rp.3.932.149.392.277, mengalami penambahan sebesar Rp. 315.872.208.929.
Ketiga, pembiayaan dianggarkan terdiri dari penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 35.000.000.000, setelah perubahan menjadi Rp. 253.121.347.253, mengalami penambahan sebesar Rp. 218.121.347.253, dan pengeluaran pembiayaan sebesar rp. 324.042.605.248, Setelah perubahan menjadi Rp. 262.291.743.572, mengalami penurunan sebesar Rp. 61.750.861.676.
Keempat, perlu untuk lebih memperhatikan alokasi anggaran APBD perubahan sesuai program prioritas yang ada di SKPD terkhusus yang bersentuhan langsung dengan
Masyarakat.
Kelima, Diharapkan agar pemerintah provinsi sulawesi utara Memberikan perhatian terhadap penyelesaian perbaikan jalan di kabupaten minahasa selatan khususnya jalan antara desa mopolo-powalutan, kecamatan ranoyapo.
Keenam, terkait pembebasan lahan guna pelebaran jalan di kawasan ekonomi khusus desa likupang diharapkan ada perhatian dari pemerintah provinsi
Terakhir, penyusunan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2024 diharapkan dapat difokuskan pada peningkatan Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan dan pembangunan desa, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan apreseasi, rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang indah kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini semoga tuhan yang maha esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang tidak mudah ini,” kata Olly
Gubernur juga mengajak kepada Anggota DPRD Provinsi Sulut luntuk terus mengawal melaksanakan APBD ini dengan sebaik-baiknya agar setiap rupiah yang kita alokasikan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
“Mari kita jaga transparansi, akuntan dan efektivitas dalam penggunaan anggaran hingga tujuan pembangunan yang telah kita tetapkan dapat tercapai dengan baik,” tandas Olly.
DPRD Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2024
