MINSEL, detiKawanua.com – Persoalan Data di Kabupaten Minahasa Selatan terbilang simpang siur dan porak poranda, pasalnya beberapa Desa mengalami ” Erros ” bahkan Hilang entah kemana mbak ditelan Sistem Komputer itu sendiri ,Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) dikabupaten Minsel sesuai Petunjuk Bupati Kepada Kepala Dinas Sosial saja yang harusnya selesai pada bulan Februari masih belum Final.
Padahal Target pada bulan oktober Tahun 2021 lalu telah diberikan tapi karena belum selesai diberikanlah waktu sampai Februari 2022 namun masih belum juga selesai.
DTKS yang merupakan Informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya, kini hanya isapan Jempol mengingat banyak Penerimah hilang dari Status Penerimah padahal Layak.
Dari data yang diterima media ini pada Sistem Data kementrian Sosial pada Tahun 2021 Keluarga Penerimah Manfaat ( KPM ) sesuai SP2D Tahap ke 4 masih berada di Angka 12.538 dengan Total bantuan dari tahap 1-4 tahun 2021: Rp. 32.261.250.000
——————————————–
Sedangkan Data SP2D tahap 1 tahun 2022 : 10.672 KPM
Data PKH reguler : 7.727 KPM
Data tambahan dari BPNT : 2.945 KPM Jadi PKH Reguler yang tidak ada Nama di Tahap 1 berjumlah :
12.538 – 7.727 = *4.811* KPM
Menurut Staf Khusus Bidang E-Government dan Pelayanan Publik Hangga Sariowan SH menyatakan Dinas Sosial memang Sudah Darurat DTKS karena ada Desa yang usulan Data Penerimah PKHnya Hilang dan berpengaruh ke status Penerimah lainnya yang tak sesuai dengan Basis Data di Desa.
“Saya memang melihat dan mendengar langsung keluhan masyarakat soal PKH dan ini saya harus katakan Minsel ” Darurat Bencana DTKS ) ” karena sampai target kedua oleh Bupati Minsel Kepada Dinas Sosial Pertama pada bulan Oktober dan kedua pada Bulan Februari dan Langsung dengan pemberian Fasilitas Kendaraan, toh hasilnya belum juga Final , ini artinya DinSos minsel Tak bekerja Maksimal , berdampak ke Sistem Data yang ada di Minsel , kenapa ada Desa Pengusulan PKH Hilang total,” jelas Hangga.
Lanjut Staf Khusus yang Gentol dengan Kesejahteraan Rakyat mengaku di internal DinSos Minsel harus ikut Pelatihan lagi, menurut Hangga dirinya menerimah Data dari Pusat ternyata kacau laporannya membuat simpang siur mana yang layak hilang dan yang lama terus menerimah bantuan Padahal salah satu tujuan pemerintah mengucurkan bantuan” seperti PKH BPNT BLT Minyak Goreng dan lainya adalah untuk menopang kemampuan masyarakat menengah kebawa dan menambah daya beli masyarakat sehingga perputaran ekonomi dimasa pemulihan ekonomi nasional bisa cepat disamping tentunya menahan laju inflasi.
“Bisa dibayangkan puluhan milyar Rupiah seharusnya beredar berputar di Minsel akhirnya hilang dan ini bukan bicara nilai potensi tapi real fund yang hilang dan tentu saja yg utama adalah beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang biasanya terbantukan dengan dana dari program PKH kini dipikul sepenuhnya di tengah situasi ekonomi yang masih berat seperti sekarang ini,” ujarnya.
Beberapa Pendamping Desa juga mengeluh soal Data yang Hilang, Salah satu Pendamping PKH yang namanya tak ingin di publis mengaku DTKS Minsel seperti Puncak Gunung Es yang sewaktu-waktu hancur dan meledak.
“Sayakan sudah lama sampaikan DTKS Minsel sama seperti Puncak Gunung Es yang sewaktu-waktu hancur dan meledak, inilah yang terjadi tak karuan dan sejak 2 Tahun belakangan ini,” jelas Pendamping PKH.
(Vandytrisno)
