Sulut, detiKawanua.com – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 11 perangkat daerah Provinsi Sulut.
RDP ini untuk mengevaluasi Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang triwulan satu sampai dengan triwulan tiga, serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mitra kerja Komisi I DPRD Sulut ini pada tahun 2022.
Dari hasil penyampaian 11 perangkat daerah, terdapat satu perangkat daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang realisasi program kegiatannya jauh dari target capaian yaitu 53,35% padahal posisi saat ini seharusnya sudah mencapai 75%.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan,
hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi secara umum. Mengingat BAPPEDA melaksanakan fungsi perencanaan anggaran, seharusnya lembaga teknis ini menjadi Pioneer bagi perangkat daerah lain di Provinsi Sulut.
“Kita berharap agar supaya hal ini bisa ditindaklanjuti dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian kinerja. Karena realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja.
Ketika realisasi anggaran lemah, maka dianggap capaian kinerjanya kurang,” kata HVK, Rabu (13/10).
HVK juga berharap, hal ini hanya terjadi karena prosedur pertanggungjawaban administrasi keuangan saja, dan
tidak terjadi penurunan kinerja.
“Seharusnya semua perangkat daerah mengikuti gerak cepat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (OD-SK) dalam membangun Sulut lewat realisasi capaian kinerja yang maksimal,” tandasnya.
(Enda)
HVK Ingatkan Perangkat Daerah Ikuti Gerak Cepat Kinerja OD-SK
