Sulut, detiKawanua.com – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Melky Jachin Pangemanan (MJP) yang ditugaskan merampungkan Ranperda Covid-19 mengkritik sikap Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Raski Mokodompit.
Menurutnya, insiden ketua FPG yang kemarin mengajak seluruh anggota fraksi untuk walk out saat rapat konsultasi pembahasan ranperda Covid-19 tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
“Dengan adanya atau tanpa golkar tidak masalah, karena anggota Fraksi mereka masuk di pansus komisi IV yg membahas ranperda covid ini dan waktu itu juga masukan-masukan mereka sudah diterima diakomodir dalam rapat pembahasan. jadi tidak ada lagi kita mengakomodir masukan-masukan di rapat konsultasi yang digelar kemarin,” ujar MJP, selasa (23/02) saat di wawancarai di gedung cengkih DPRD Sulut.
Ketua DPW PSI Sulawesi Utara ini juga mendapat informasi kalau tindakan Ketua FPG adalah keputusan sepihak bukan sepenuhnya kemauan Fraksi Golkar.
“kan coba lihat waktu rapat kemarin, kelihatan sekali anggota Fraksi antara mau keluar atau tidak. Kan biasanya kalau keputusan Fraksi itu harus dirapatkan, harus dibicarkan dong bukan hanya kemauan ketua Fraksi terus keluar,” sentil MJP.
Lanjut MJP, padahal Golkar saat ini menjadi Garda terdepan karena Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah ketua penanganan covid nasional dan pemulihan ekonomi nasional.
” Nah berarti ketua fraksi partai golkar menghambat apa yg menjadi tugas dan tanggung jawab ketua umumnya sebagai ketua tim penanganan menteri yang ditugaskan presiden,” tambahnya.
Intinya menurut legislator dapil Minut-Bitung ini, Ketua FPG Raski Mokodompit menghambat pekerjaan pansus penanganan Covid-19, “Ketua fraksi partai golkar sulawesi utara hambat kerja penanganan covid di sulawesi utara, itu yg jadi persoalan,” pungkas MJP.
Enda
