Sulut, detiKawanua.com – Pada rapat konsultasi rancangan peraturan daerah (ranperda) protokol kesehatan dua Fraksi disebutkan belum memasukan pandangannya. Hal itu, disampaikan langsung oleh anggota DPRD Komisi IV, Melky J. Pangemanan (MJP), di Ruang Paripurna, Senin (22/02).
“Ada 5 Fraksi, namun yang hanya memasukan pandangannya baru 3 Fraksi, sedangkan Fraksi Golkar (FG) dan Demokrat (FD) belum memasukan,” ungkap MJP pada rapat Konsultasi Ranperda Protokol kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota FD Henry Walukow pun menyatakan, tidak menolak dengan adanya ranperda protokol kesehatan, jika mau bahas silakan dibahas. Yang FD tekankan itu adalah penyempurnaan akan ranperda ini.
“Perda yang hari ini kita bahas punya manfaat bagi masyarakat ditengah pandemi. Untuk itu, ada hal-hal menurut kami perlu ditambahkan atau disempurnakan, seperti hukum acara, siapa yang nantinya menegakan pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian ada jam operasional, sekali lagi pembatasan jam operasional bukanlah solusi bagi penjual makan dan sebagainya. Kenapa tidak diterapkan saja protokol kesehatan, untuk pembatasan jangan lagi. ini yang harus disempurnakan,” jelas Walukow.
Nantinya, lanjut Walukow, ketika perda ini diketuk bukan lagi merupakan produk komisi IV saja, melainkan menjadi produk lembaga DPRD Sulut.
” Di dalamnya ada seluruh Fraksi-Fraksi, demi hal tersebut perlu diperjuangkan, skali lagi FD tidak menolak, melainkan memberikan support” tandasnya.
Enda
Hendry Walukow : Bukan Menolak, Ranperda Covid 19 Harus Disempurnakan
