Ketum PB HMI-MPO, Affandi Ismail.
Jakarta, detiKawanua.com – Pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI, 05 Oktober 2020, sangat mengecewakan dan sangat memanipulatif suara rakyat. Kepuasan dilakukan secara terburu-buru tanpa mendengarkan suara rakyat, dan dilakukan saat kondisi prihatin masyarakat akibat dampak Covid-19 dan krisis ekonomi.
Pemuda Islam Bergerak mencium aroma persekongkolan, tidak terbuka dan mengkhianati kehendak buruh dan rakyat dan kepentingan pengusaha asing dalam UU yang disahkan ini.
Untuk itu itu Aliansi Pemuda Bergerak yang berangotakan Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Islam, dengan tegas menolak UU Omnibus Law cluster Cipta Kerja tersebut.
Berikut Pernyataan Sikap Aliansi Pemuda Bergerak :
1. Menuntut kepada seluruh Anggota DPR yang menyetujui UU Omnibuslaw Ciptakerja untuk mundur karena sudah mengkhianati amanah rakyat.
2. Mendesak kepada partai politik untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas pengkhianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Omnibus Law cluster Cipta Kerja.
3. Menuntut kepada Presiden Ir. Joko Widodo mengeluarkan PERPPU untuk pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta maaf kepada semua rakyat Indonesia.
4. Menuntut transparansi dari Pemerintah Pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Omnibus Law cluster Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang terkesan terburu-buru.
Untuk melanjutkan perlawanan parlemen jalanan, Aliansi Pemuda Bergerak saat ini sedang membentuk Satgas Omnibus Law dalam upaya advokasi pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, siaran pers ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 7 Oktober 2020
PB HMI MPO
DPP SEMMI
PP KAMMI
PB PII
PP HIMA PERSIS
PB Pemuda Muslim
GP Al-Washliyah
PP JPRMI
PP Pemuda Hidayatullah
CP: +62 856-8694-723
Fitnijar Prasetya
