Minsel, detiKawanua.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan dengan Pemerintah Daerah kabupaten Minsel dalam rangkah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu (08/07) dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Minsel.
Memasuki hari kedua Rapat Banggar yang dipimpin Anggota Dewan Senior Robby Sangkoy terpantau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dihadirkan di dalam ruang Rapat Banggar hanya membacakan Secara umum Anggatan yang telah direalisasikan pada Tahun anggaran 2019.
Dari pantauan media ini Beberapa tanggapan dan usulan dilontarkan Anggota Banggar terhadap OPD seperti Badan Kesbangpol Minsel yang di komandani oleh Kaban Benny Lumingkewas dan Bagian Ortal yang di komendani oleh Jerry Sengkey terkait Tupoksi dan kewenangan dalam pemerintahan serta beberapa kegiatan SKPD.
Adapun usulan yang disampaikan oleh beberapa Anggota Banggar antara lain Rommy Pondaag, Royke Kaloh, Andries Rumondor, dan Meyvi Karuh semua di dengar oleh Pimpinan Banggar DPRD Minsel.
Roby Sangkoy saat dikonfirmasi awak media setelah Rapat Banggar hari kedua mengakui Rapat kali ini sebatas mendengarkan sejauhmana kendala dalam realisasi anggaran dan kemudian tindak lanjut dari LHP BPK manakalah ada TGR sejauhmana penyelesaiannya , dalam realisasi pun diakui Rosa tak semua SKPD Realisasi 100 Persen karena beberapa kendala tadi tentu ini menjadi perhatian dari Banggar untuk dapat memberikan Solusi agar penyerapannya berjalan semestinya.
“Memang Rapat Banggar ini sebatas mendengar sejauhmana kendala jika ada Kegiatan dari SKPD yang tidak terealisasi seratus persen apa kendalanya , kemudia bagaimana tindak lanjut dari LHP BPK jika ada rekomendasi TGR sejauhmana penyelesaiannya itu saja,” jelas Rosa
“Memang dalam pertanggung jawaban APBD 2019 kita lihat dulu Sumber dana dalam pembiayaan kegiatan di SKPD kan ada Sumber dana dari DAK, DAU, DBH, PAD, ini semua bukannya tidak mungkin ada kendala soal Jadwal pencairan, dan kendala lainnya. Inilah fungsi mendengar pertanggungjawaban SKPD,” tambahnya.
Maikel Sengkey pun tak menampik jika Rapat Banggar ini sangatlah penting untuk melihat sejauhmana pelaksanaan kegiatan yang sudah terealisasi dengan baik atau pengolahan anggaran yang belum memadai artinya realisasi bisa saja tak sesuai harapan maka Banggar dapat memberikan masukan kepada SKPD apasaja keluhan atas kegiatan yang mengalami kendala tersebut.
“Rapat Banggar mengenai Ranperda ini menjadi sangat penting untuk melihat dan mendengar sejauhmana Penyerapan anggaran agar maksimal , jika ada kendala tentu mencari apa penyebabnya dan apa solusinya , agar Pertanggung Jawaban Anggaran Tahun 2019 bisa di Perdakan, itu saja,” ucap Sengkey.
(Vandytrisno)
