Minsel, detiKawanua.com – Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus dinanti msyarakat, apalagi terkait Anggaran Penanganan dan Pencegahan Covid-19 yang bersumber dari APBN dan APBD juga anggaran Dana Desa (DD) yang akan disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Maka dengan melekatnya tupoksi Pengawasan anggota DPRD Minsel inilah sehingga dua pimpinan dan 4 Fraksi sepakat, Jumat (01/05 ) turun ke lapangan dalam bentuk Inspeksi mendadak (Sidak ) di beberapa desa di Kabupaten Minsel.
Dengan melibatkan unsur Kepolisian sebagai Pengamanan kegiatan sesuai Audience dengan Kapolres Minsel AKBP Bangun Widisepto SIK,vpara Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi juga anggota bersedia turun ke desa karena menindak lanjuti laporan masyarakat dan penyesuaian data yang masuk dari Pemerintah Kabupaten Minsel terkait total penerimaan dan penyaluraan Beras di 167 desa dan 10 kelurahan, apakah sudah tersalur dengan baik sesuai besaran pembagiannya atau belum.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Minsel Steven Lumowa SH , disela-sela Sidak ke desa Rumoong Bawah dan dilanjutkan ke desa lainnya , Lumowa dan rekan pimpinan yaitu wakil Ketua DPRD Minsel, Paulman S Runtuwene ST mengakui Sidak ini selain melihat secara langsung beras yang sudah dan akan disalurkan juga melihat apakah penyaluran ini sudah melalui mekanisme atau amburadul.
“Kami Pimpinan dan anggota Dewan punya rasa tanggung jawab moral terkait tugas dan fungsi kami yang melekat saat ini yaitu Pengawasan penyaluran beras Bulog yang bersumber dari APBN dan sembako yang bersumber dari APBD baik Provinsi maupun Kabupaten, bahkan BLT dari Dana Desa ini harusnya ada perhatian serius dan tidak boleh tidak kami harus mengecek langsung ke Desa,” ucap Lumowa.
Steven menambahkan sesuai keterangan hukumtua Desa Rumoong Bawah ternyata petugas distribusi beras yang menurut Kuntua Dari dinas Sosial tidak menjelaskan kalau sumber bantuannya dari Pusat ini menurut Lumowa ada yang salah maka inilah fungsi kami dalam pengawasan Penyaluran beras tersebut.
“Ada juga hukumtua yang mendapat petunjuk dari Dinas Sosial agar beras Bulog yang dari Pusat ditahan dulu nantinya akan disalurkan bersamaan dengan paket bantuan dari kabupaten Minsel , ada apa ini,” aku Steven sembari geleng kepala.
Wakil Ketua DPRD Minsel Paulman Runtuwene ST disela-sela Sidak di desa Rumoong bawah menyatakan harusnya Pemdes langsung saja penyaluran ke masyarakat jangan ditahan karena beras akan rusak dan bisa saja ditengah masyarakat menimbulkan saling curiga dan akhirnya kuntua yang jadi sasaran.
“Harusnya beras jangan ditahan karena tadi disampaikan oleh hukuntua sudah 2 minggu beras inu, tapi apakah pendataan keluarga kurang mampu terdampak Covid-19 selain PKH, BPNT, PNS belum ada sementara desa lain cepat dalam pendataannya, ada apa ini,” tanya Paulman yang juga warga desa Rumoong Bawah.
Menurut Paulman, ini harus terus dikawal jangan sampai ada tumpang tindi bantuan yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan saja dan ini bisa saja terjadi di tengah Bencana Covid-19 ini.
Adapun Pimpinan dan Anggota DPRD Minsel yang ikut dalam Sidak ini berjumlah 9 Anggota DPRD yaitu dari Fraksi PDI-P, Nasdem, Primanas, dan Demokrat meski ada yang minta ijin karena urusan penting.
Menurut Wakil DPRD Minsel Steven Lumowa yang harus di perhatikan mengenai total beras yang diterima Pemerintah Minsel lewat Dinas Sosial adalah 100 Ton.
(Vandytrisno)
