Minsel, detiKawanua.com – Inspeksi Mendadak ( Sidak ) yang dilakukan Pimpinan DPRD Minsel dan ketua-ketua Komisi Jumat kemarin memberikan warna tersendiri bagi transparansi dan pola kerja para hukumtua dan perangkat Desa terkait Bantuan Beras yang sudah dan akan disalurkan di masyarakat.
Selain Pimpinan DPRD Minsel yaitu wakil Ketua Steven Lumowa dan Paulman S Runtuwene , terlihat kerinduan dan motivasi ingin Bantuan ini cepat dan adil tersalur di tangan masyarakat yang kurang mampu juga di tunjukan Ketua Fraksi Primanas Jacklin Koloay dan juga anggota DPRD lainnya yang ikut dalam sidak ini.
Sidak ke beberapa desa di Amurang Barat dan Tenga menunjukan Tugas Pengawasan yang sangat dinanti masyarakat dalam hal kontrol sejauhmana bantuan Beras ke masyarakat yang kurang mampu telah tersentu dan apakah ini jelas mekanismenya dan keterangan sumber dananya atau jangan-jangan masyarakat dibodohi soal bantuan ini.
Ketua Fraksi Primanas yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Minsel Jacklin Koloay di saat Sidak beberapa kali memberikan penjelasan kepada hukumtua dan perangkat desa terkait sumber dana Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat agar cepat, tepat dan terarah pada semangat untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak atas pemberlakuan sosial distancing.
Menurut Jacko demikian sapaan Ketua Fraksi Primanas DPRD Minsel, penyaluran Beras itu harusnya disosialisasikan terlebih dahulu dan pendataannya harus cepat dan tepat terarah jangan melihat warna atau hanya karena kepentingan semata , hati-hati jangan sampai ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan memberikan informasi salah.
“Hukumtua harus sampaikan yang sebenarnya kalau bantuan yang karung Bulog itu dari Pusat bukan Minsel dan ini harus Jelas jangan sampai ada bantuan lain yang tak jelas sumbernya apakah pribadi atau sumber APBD atau bisa juga sumber dana dari APBN, maka ini jangan sampai ada rekayasa di masyarakat,” papar Jacklin.
Lanjut Jacklin dari sumber dana bantuan Perlindungan Sosial Covid-19 baik APBN, APBD dan khusus BLT sumber Dana Desa harusnya semua masyarakat kurang mampu itu Terakomodir diluar penerimah PKH, BPNT apalagi seorang ASN tentu tak bisa karena mereka sudah digaji negara, jangan sampai ada masyarakat layak penerimah tapi tidak tersentu sama sekali ,itu jadi beban pemerintah nanti, jangan pilih kasih.
Tamba Jacklin diberi kesempatan bagi penjabat hukum tua sampai hari senin untuk menyalurkan bantuan Beras Dari pemerintah pusat. “Karena kalau tidak kami anggota dewan bersama JPKP akan laporkan ke kepolisian karena Menghambat penyaluran bantuan,” Tegas Jacklin.
Beberapa Anggota Dewan yang ikut dalam Sidak ini pun melihat hal yang sama , adanya kejanggalan seperti Beras lamban dibagi karena menunggu data dan petunjuk yang tak sesuai dengan semangat membantu cepat, tepat dan terarah pada masyarakat yang kurang mampu yang sangat merasakan dampak dari adanya pemberlakukan Sosial Distancing terkait wabah Virus Corona.
Jerry Pangkey Anggota DPRD Komisi 1 menganggap hal positif jika ada pengawasan langsung lewat Sidak ini artinya dapat menolong para hukumtua dan perangkat jangan sampai salah melangkah yg bisa berakibat fatal secara hukum.
Hal yang sama dikatakan Orwin Tengor wakil ketua komisi 1.
“Saya kira ada hal-hal yang harus diinformasikan secara benar ke masyarakat jangan tahan bantuan yang sudah lama disalurkan karena bisa simpang siur dalam penyaluran nanti,” jelas Orwin.
Adapun Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlibat dalam Sidak, Jumat (01/05) kemarin
Wakil ketua : Steven Lumowa
Wakil ketua : Paulman S Runtuwene
Wakil komisi 1 : Orwin Tengor
Anggota komisi 1 : Jerry Pangkey
Wakil ketua komisi 2 : Meivy Karuh
Sekretaris Komisi 2 : Jacklin Koloay
Anggota komisi 3 : Elsje Sumual
Anggota Komisi 3 : Ritta Lolowang
(Vandytrisno)
