Minahasa, detiKawanua.com – Dengan Tema “Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa 2021.
Musrembang yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah Frits Muntu yang didampingi Kepala Bapelitbangda Philips Gerald Siwi ini digelar melalui video konferensi di ruang Commen Center Minahasa yang diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (9/4/20).
Bupati Minahasa Royke Octavian Roring dalam sambutannya yang di sampaikan Sekda Frits Muntu menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten minahasa bersama DPRD sampai saat ini tetap konsisten untuk meningkatkan pelayanan di semua sektor dalam rangka mewujudkan “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya Berdaulat, Adil Dan Sejahtera” Sebagai visi Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang menjadi cita-cita bersama.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang mengikuti kegiatan ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat mencermati konsep prioritas dan sasaran, serta isu-isu strategis pembangunan untuk tahun 2021, sehingga melalu Musrenbang ini, dapat mengakomodir berbagai adpirasi masyarakat (Bottom Up Planning) yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (Top Down Planning) dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan. Disamping itu , yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergritas antar/inter program pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak di tahun 2021,” kutip Sekda Muntu.
Sekda Minahasa melanjutkan bahwa, perlu di pahami bersama bahwa dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah kabupaten minahasa mengakibatkan tidak semua usulan dapat dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten. Namun demikian pemerintah berupaya keras mendorong usulan prioritas pembangunan agar dapat didanai baik melalui dana APBD provinsi maupun pusat sesuai dengan program strategis dan kewenangannya.
Hal lain juga yang perlu dicermati terkait dengan pelaksanaan penyusunan RKPD tahun 2021, yaitu konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kita berupaya agar kesepakatan-kesepakatan dalam musrenbang RKPD kabupaten minahasa akan tertuang dalam renja perangkat daerah tahun 2021. (Baim)
