Minahasa, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Bupati Minahasa, Ir. Royke Octavian Roring MSi (ROR) pada Senin (04/03) tadi telah menandatangani perjanjian kerja sama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Universal Health Coverage (UHC), menerima piagam penghargaan UHC BPJS Kesehatan Tondano, serta penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Hukum Tua, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pimpinan Agama, serta penyerahan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penyerahan palakat dari kepala KPP Pratama Bitung, yang keseluruhan kegiatan itu berlangsung usai pelaksanaan apel kerja di Kantor Bupati Minahasa.
Dalam sambutannya bupati mengatakan, bahwa penandatanganan perjanjian antara Pemkab Minahasa dengan BPJS Kesehatan dalam program UHC merupakan bukti nyata dari program pemerintah yang dilakukan untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa yang masuk dalam golongan miskin atau tidak mampu.
“Saya juga mengingatkan bahwa Pemkab Minahasa telah menyelesaikan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan telah mendapat persetujuan dari DPRD, saat ini telah memasuki proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan berharap perangkat daerah langsung menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berpedoman pada dokumen RPJMD,” terangnya.
Demikian juga halnya dengan pelaksanaan penyerahan SPT Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2018 dalam rangka pekan panutan SPT tahunan, manurut bupati hal itu berlaku secara umum dan merupakan kewajiban semua masyarakat Indonesia.
“Saya berharap agar seluruh jajaran Pemkab Minahasa dapat melaksanakan kewajiban ini,” tegas ROR sembari menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah agar melengkapi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah serta Laporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.
“Diimbau pula bagi seluruh jajaran untuk mensosialisasikan dan mensukseskan peroses tahapan Pemilu 2019 yang akan di laksanakan pada 17 April mendatang demi kesuksesan pesta demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Adapun di sisi lain, bupati juga kembali mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk disiplin dan taat aturan terutama dalam masalah kehadiran juga dalam melayani masyarakat agar supaya tidak arogan.
Di mana pada kesempatan itu juga telah diserahkan santunan duka lewat BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan program sinergitas dengan Pemprov Sulut bagi aparat desa maupun tokoh agama yang meninggal dunia sebesar Rp. 24 juta.
Hadir dalam apel tersebut, Forkompimda Minahasa, Asisten Deputi Direksi BPJS Kesehatan Suluttenggo Malut, Daniar Hasyim Dahlan, SE, Kepala BPJS Kesehatan Tondano, Donny Jembar Saefuddin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tondano, Tri Chandra Kartika, Kepala Kantor KPP Pratama Bitung, Marasi Napitupulu dan Sekretaris Daerah, Jeffry Korengkeng, SH, MSi dan para asisten serta jajaran Pemkab Minahasa.
(rcr3d/IsJo)
