Manado, detiKawanua.com – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi daerah pertama dari sejumlah daerah yang siap di backup oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (PPM) dalam penerapan program Pendidikan Budaya Anti Korupsi Kebudayaan (PBAK). Hal tersebut diungkapkan Direktur PPM KPK RI, Sujanarko dalam sambutan Launching sekaligus pengukuhan 20 pengurus PBAK Sulawesi Utara, Kamis (04/05) sore tadi.
“Kegiatan ini baru ada empat yang melaksanakannya diantaranya Indonesian Coruption Watch (ICW), dan beberapa lembaga lainnya, tapi yang baru didampingi langsung KPK adalah PBAK di Manado ini. Ada lima macam targetnya seperti pendidikan di Paud, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Disamping itu juga, KPK ada 9 modul penguatan untuk Parpol, sektor Pendidikan, Swasta/Perusahaan, ASN diantaranya Komite Intregritas,” terangnya.
Sujanarko juga menambahkan bahwa KPK siap dan mau Manado dijadikan Centre of Exelent dan dibackup penuh KPK.
“Selain memberikan pemahaman dan penguatan terhadap anti korupsi, juga nanti akan ada sertifikasi nasional. Ini luar biasa dan juga saya ucapkan selamat bagi para pengurus yang dilantik,” tandasnya.
Sementara itu dalam Gubernur Sulut, Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur, Steven Kandouw yang menjadi pembina upacara pada kegiatan tersebut, sangat mensuport dan berterima kasih terselenggarakannya program dari KPK RI tersebut beserta para pegiat anti korupsi terlebih hal ini sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak sejak dini.
“Saya sangat setuju upaya dari teman-teman dari KPK ini , tentunya proses ini kepada anak-anak kita tidak instan yang nantinya ada saat akan memahaminya sehingga para anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sudah bisa mengantisipasinya. Pada intinya kejujuran menghargai mana milik kita dan bukan kita. Dengan pengalaman nilai-nilai tersebut kita yakin adik-adik bisa bermanfaat bagi nusa bangsa terlebih diri kita sendiri,” kata Wagub.
Bentuk dukungan dari pemerintah provinsi itu pun menurut Wagub, akan dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dengan fasilitas dan melalui anggaran yang tertata di dinas terkait.
“Kita percaya upaya KPK dan penegak hukum lain akan lebih maksimal juga dengan melibatkan masyarakat, lebih efektiv lagi dengan memutus rantai ide (korupsi,red), dan selebihnya lagi dari usia anak-anak kita. Sebab pelaku korupsi itu semua ada tidak pandang bulu, dan korupsi sudah dikategorikan Extraordinary Crime (kejahatan luar biasa) seperti narkotika dan pengrusakan lingkungan,” tandas Kandouw, seraya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PBAK Provinsi Sulut.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dikda Sulut, AG Kawatu beserta unsur Forkopimda Sulut dan sejumlah elemen pegiat anti korupsi.
(IsJo)
