Anggota DPRD Kota Manado, Bambang Hermawan
Manado,
detiKawanua.com – Aksi solidaritas yang dilakukan masyakarat Sulawesi
Utara (Sulut) untuk memberi dukungan moril kepada Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok, yang berbuntut penolakan kehadiran Fahri Hamzah (FH) di bumi nyiur
melambai mendapat tanggapan dari Aktivis Pemuda Muhammadiyah Sulut,
Bambang Hermawan.
detiKawanua.com – Aksi solidaritas yang dilakukan masyakarat Sulawesi
Utara (Sulut) untuk memberi dukungan moril kepada Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok, yang berbuntut penolakan kehadiran Fahri Hamzah (FH) di bumi nyiur
melambai mendapat tanggapan dari Aktivis Pemuda Muhammadiyah Sulut,
Bambang Hermawan.
Menurutnya,
masyarakat muslim Sulut diharapkan dapat memaklumi aksi besar-besaran
yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai bentuk keprihatinan terhadap
putusan vonis pengadilan pada Gubernur Jakarta tersebut.
masyarakat muslim Sulut diharapkan dapat memaklumi aksi besar-besaran
yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai bentuk keprihatinan terhadap
putusan vonis pengadilan pada Gubernur Jakarta tersebut.
“Kita
harus bisa memaklumi dan memahami aksi-aksi itu. Karna itu merupakan
puncak emosi masyarakat paska putusan pengadilan yang mengganjar Ahok
selama 2 tahun penjara oleh pengadilan jakarta utara,” ujar Hermawan,
Senin (15/05) saat diwawancarai di Waroeng Sahabat Manado, sembari
menambahkan tidak sedikit juga masyarakat muslim yang bersimpatik kepada
Ahok.
harus bisa memaklumi dan memahami aksi-aksi itu. Karna itu merupakan
puncak emosi masyarakat paska putusan pengadilan yang mengganjar Ahok
selama 2 tahun penjara oleh pengadilan jakarta utara,” ujar Hermawan,
Senin (15/05) saat diwawancarai di Waroeng Sahabat Manado, sembari
menambahkan tidak sedikit juga masyarakat muslim yang bersimpatik kepada
Ahok.
Mantan ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, juga menilai
peristiwa kemarin bukan persoalan antara mayoritas dan minoritas, tetapi
kekecewaan sebagian masyarakat tehadap konstalasi politik yang terjadi
di Ibukota negara yang berujung hingga penetapan vonis hakim terhadap
Ahok, atas dakwaan penistaan agama. Dimana sebagian masyarakat menilai
masih ada ketidakadilan yang terjadi.
Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, juga menilai
peristiwa kemarin bukan persoalan antara mayoritas dan minoritas, tetapi
kekecewaan sebagian masyarakat tehadap konstalasi politik yang terjadi
di Ibukota negara yang berujung hingga penetapan vonis hakim terhadap
Ahok, atas dakwaan penistaan agama. Dimana sebagian masyarakat menilai
masih ada ketidakadilan yang terjadi.
“Peristiwa
ini kita jadikan pelajaran untuk semua, bahwasanya persoalan ini
bukan antara masyarakat mayoritas dan minoritas, warga keturunan atau
pribumi, melainkan persoalan politik dan hukum,” kata Hermawan, yang
juga berharap agar masyarakat selalu menjaga kerukunan di bumi nyiur
melambai yang telah lama terbina.
ini kita jadikan pelajaran untuk semua, bahwasanya persoalan ini
bukan antara masyarakat mayoritas dan minoritas, warga keturunan atau
pribumi, melainkan persoalan politik dan hukum,” kata Hermawan, yang
juga berharap agar masyarakat selalu menjaga kerukunan di bumi nyiur
melambai yang telah lama terbina.
Ketua
Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota manado ini juga menghimbau,
kepada para politisi dan pelaku politik lainnya, agar tidak lagi
menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, dengan menggunakan isu Sara
sebagai komoditas utama dalam kampanye politik pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) yang notabene dapat melahirkan Konflik berkepanjangan
dimasyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota manado ini juga menghimbau,
kepada para politisi dan pelaku politik lainnya, agar tidak lagi
menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, dengan menggunakan isu Sara
sebagai komoditas utama dalam kampanye politik pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) yang notabene dapat melahirkan Konflik berkepanjangan
dimasyarakat.
“Agar
kejadian seperti ini tidak terulang lagi, untuk kedepannya, saya
menghimbau agar tidak ada lagi yang menjadikan isu suku, ras dan agama
sebagai tameng untuk pemenangan setiap iven politik yang bisa
menimbulkan konflik horisontal di masyarakat,” pungkasnya. (Enda)
kejadian seperti ini tidak terulang lagi, untuk kedepannya, saya
menghimbau agar tidak ada lagi yang menjadikan isu suku, ras dan agama
sebagai tameng untuk pemenangan setiap iven politik yang bisa
menimbulkan konflik horisontal di masyarakat,” pungkasnya. (Enda)
