Example floating
Example floating
SULAWESI UTARA

Wawali Kotamobagu Hadiri Penyerahan LAKIP 2015

×

Wawali Kotamobagu Hadiri Penyerahan LAKIP 2015

Sebarkan artikel ini
Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Jainudin Damopolii, didampingi Kepala BKDD Kotamobagu, Adnan Masinae, foto bersama Menteri PAN-RB, Yuddy Crisnandi, usai acara Penyerahan LAKIP
Kotamobagu,
detiKawanua.com

– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPAN-RB) RI, menyampaikan hasil evaluasi untuk kinerja Pemerintah Tahun
2015, pada acara Forum Pendayagunaan Aparatur Negara, Jumat (5/2) di Gedung
Negara Grahadi Kota Surabaya.
Penyerahan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Timur dan Se-Sulawesi Tahun 2015 ini, diserahkan langsung oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik
Indonesia, Prof.DR Yuddy Chrisnandi.
Untuk Pemerintah
Kota Kotamobagu sendiri yang dihadiri oleh Wakil Walikota Drs Jainuddin
Damopolii, mendapatkan nilai C bersama dengan sejumlah Kabupaten/Kota
se-Sulawesi Utara,selain kota Manado yang mendapatkan nilai B.
Nilai tersebut
menunjukkan tingkat Akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome)
terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil.
Menteri PAN dan
RB Prof.DR. Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa biasanya kegiatan penyerahan
hasil tersebut dilaksanakan di Kementerian PAN dan RB namun kali ini kegiatan
dilaksanakan di Surabaya,dengan alasan Jawa Timur adalah salah satu Provinsi
yang mendapatkan Predikat Nilai A.
Untuk itu
Menteri kembali mengingatkan bahwa saat ini kita berada pada satu Zona
Kompetisi dan kita di tuntut Profesional serta Kemampuan menata kelembagaan dan
keuangan, karena dalam indeks persaingan Global Indonesia sendiri  masih
berada di peringkat 33, sehingga diharapkan Kabupaten/Kota dapat mengatur Tata
kelola Pemerintahnya sebaik mungkin,dan hal tersebut tergantung  Akuntabilitas
dari setiap SKPD.
Lebih lanjut
dikatakan Kabupaten/kota juga sangat dituntut agar dapat menerapkan System
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sehingga nantinya apa yang menjadi
Visi-Misi Pemerintah akan dapat dilaksanakan.

Acara
dihadiri oleh menteri PAN dan RB bersama para deputi,Gubernur
Jatim,Bupati/Walikota se Provinsi jawa timur dan se Sulawesi,  serta
seluruh Pimpinan SKPD terkait BAPPEDA,BKD,Inspektotar,Bagian Hukum dan
Organisasi. (*/Ilman Ariyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *