Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Dr. Ferry Daud Liando (Kedua dari Kanan).
Manado, detiKawanua.com – Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado telah ditetapkan 17 Februari mendatang. Meski demikian, jadwal yang sudah ditetapkan ini ditenggarai akan alami berubahan, dipercepat atau bahkan diundur. Hal ini dikarenakan pilwako Manado di perhadapkan dengan berbagai persoalan mulai dari kesiapan anggaran sampai dengan tahapan pelaksana lainnya.
Alhasil, opini yang berkembang di masyarakat bahwa penyebab dari semua ini dinilai “ulah” dari pihak penyelenggara (KPU dan Panwas) yang tidak memberikan sosialisasi secara jelas ke masyarakar mengenai tahapan juga kendala yang selama ini menggajal proses Pilwako hingga akhirnya harus tertundah. Demikian halnya, masyarakat pun menilai ini bagian dari skenario elit politik.
Untuk menepis opini publik yang terus berkembang, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) Dr.Ferry Daud Liando akhirnya angkat bicara.
Liando menjelaskan, bukan saja praktek money politic yang menjadi perhatian namun, praktek intimidasi oleh penguasa parpol juga harus diwaspadai.
”Harusnya pengawasan jangan hanya terfokus pada serangan fajar. Yang rawan juga adalah intimidasi terhadap pemilih yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Modusnya adalah aparat mengancam masyarakat untuk tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti raskin, PKH, pelayanan gratis, surat keterangan tanda miskin dan lain-lainm,” beber Liando yang juga Dosen di Fisip Unsrat Manado, Selasa (02/02) kemarin.
Menurut Liando, massifnya intimidasi politik dengan memanfaatkan institusi pemerintahan akan memberi dampak buruk pada proses demokrasi di daerah ini. Diseluruh Kebupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu diawasi ketat agar masyarakat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan picik kelompok politik tertentu.
”Malah ada masyarakat sudah diancam akan diputuskan aliran air yang mengalir di rumah warga. Data pada Pemilu 2014, partai politik mana yang di bela Kepala Daerah di Sulut, partai politik itulah yang menang. Seperti Demokrat di Manado, PDIP di Sangihe, Sitaro, Minahasa dan Minut. Golkar di Minsel dan Tomohon. Ini sebuah indikasi kuatnya intimidasi yang dilakukan aparat dalam membela atasannya,” pungkas Liando saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik yang digelar jurnalis online manado (Jarod). (Rifaldi Rahalus)
