Suasana di Ruang Paripurna DPRD Kota Manado, Senin (29/2) siang tadi.
Dugaan ini mencuat, setelah sedikitnya puluhan warga Malalayang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Senin (29/2) siang tadi.
Menurut salah satu perwakilan warga, oknum Lurah Malalayang II, bukanlah pengayom masyarakat yang baik. Dimana sebagai aparatur negara, telah melakukan praktek-praktek pungutan liar dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri.
“Untuk pengurusan ijin/keterangan Nikah, dimintakan Rp. 700.000. Pengurusan keterangan waris dimintakan sebesar Rp. 1.000.000. Keterangan usaha sebesar Rp. 1.000.000. Pembangunan Tower sebesar Rp. 1.000.000. Untuk itu, kami minta agar supaya Oknum Lurah di Kelurahan tersebut diganti,” katanya saat menyampaikan aspirasi di Ruang Paripurna DPRD Kota Manado.
Ia menambahkan, bukan hanya dalam hal pengurusan ijin semata oknum Lurah tersebut melakukan pungli. Melainkan, pemilik warung-warung dan toko-toko yang ada di Kecamatan Malalayang II, pun ikut di kenakkan pungli olehnya.
Selain itu, menurutnya, pernah suatu ketika saat akan melakukan pembuatan pagar Kantor Kelurahan, oknum lurah pernah meminta sumbangan kepada warga.
“Ido-do’e, bekeng malo jo. Minta-minta doi baru itu nda jelas depe pekerja deng depe hasil pekerjaan,” ungkapnya dengan loghat Manado.
Dikesempatan yang sama, dirinya kemudian menyoalkan dana Prokamling Tahun 2015, yang diduga sarat akan penyimpangan.
Sementara itu, terpantau detiKawanua.com, kedatangan mereka disambut oleh Anggota Legislatif (Aleg) Roy Maramis, Vicktor Polii, Stenly Tamo, serta Anita De Blouw, di Ruang Paripurna.
