tahapan Pilkada Manado dilanjutkan. UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada
dan peraturan terkait lainnya termasuk Permendagri No, 44 tahun 2015
tentang Anggaran Pilkada dan Permendagri No. 52 tahun 2015 tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016 sudah dikaji oleh Pemkot Manado.
Sikap dukungan kami tentu dibarengi dengan Kejati-hatian agar tidak
menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya, saat dikonfirmasi detiKawanua.com, Minggu (31/01).
Ditanyakan soal absennya Penjabat Walikota Manado tersebut dalam RaKor KPU di Ruang ToLu serta Rapat Koordinasi Pemkot, KPU, dan Forkompimda di Kantor KPU lalu, Pangkerego menjelaskan bahwa ketidakhadiran beliau pada dua agenda tersebut tidak menghalangi koordinasi antara KPU Kota Manado dan Pemkot.
“Beliau memiliki agenda kedinasan yang sama pentingnya. Terakhir, dalam rapat koordinasi gabungan pekan lalu, Pak Penjabat Walikota sementara tugas luar di Jakarta. Beliau memastikan dalam pekan ini juga akan menyediakan waktu khusus membahas masalah Pilkada bersama KPU dan Forkompimda Kota Manado,” ucap mantan Ketua KNPI Manado ini.
Sementara itu, ditemui secara terpisah, Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Manado, Franky Mocodompis mengatakan, koordinasi lembaga KPU dan Pemkot Manado harus disikapi secara intens dan proaktif oleh perwakilan Pemerintah di KPU.
“Kami tentu berharap Sekretaris KPU Manado sebagai perpanjangan tangan Pemkot Manado di KPU untuk intens dan proaktif menjembatani koordinasi. Dalam situasi khusus seperti sekarang ini peran Sektetaris KPU maupun Sekretariat KPU Manado menjadi sangat vital dan strategis. Kalau komisioner kan memang dipilih dan ditetapkan oleh lembaga KPU, tapi Sekretaris dan sekretariat KPU merupakan salah satu dukungan fasilitasi Pemkot ke KPU Manado. Kami yakin Pak Novi Kandowangko yang sudah berpengalaman mengelola kegiatan Pilkada dan Pemilu, akan dapat melaksanakan tugasnya menjembatani koordinasi Pemkot dan KPU dengan baik,” tandas Mocodompis. (*/Shy)
