Gubernur SHS menyaksikan Penandatanganan PKS Implementasi Gernas Non Tunai dan Penandatangan Nota kesepakatan Tentang Pegembangan dan Pengunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Daerah dan Aplikasi SIMDA Keuangan Pemprov.
Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulut DR. SH. Sarundajang mendukung adanya kerjasama implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) di Lingkungan Pemprov Sulut serta pengembangan penggunaan Aplikasi koneksi transaksi antara rekening Kas Umum daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan, yang dilakukan Bank Sulut/Gorontalo dengan BPKP Perwakilan Sulut.
Dukungan Gubernur SHS disampaikan usai menyaksikan penandatangan PKS Implementasi Gernas Non Tunai dan Penandatangan Nota kesepakatan Tentang Pegembangan dan Pengunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Daerah dan Aplikasi SIMDA Keuangan Pemprov yang berlangsung di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Senin (14/09) kemarin malam.
Kegiatan yang turut disaksikan Kepala BPKP Pusat, DR. Ardhan Adi Perdana, Dirut Bank Sulut dan Gorontalo Johanis Salibana, Kepala Perwakilan BPKP Prov Sulut, Sihar Panjaitan, Sekprov Sulut, Ir. Siswa R Mokodongan,dan seluruh pejabat teras Pemprov Sulut itu, menurut SHS gerakan ini dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung efektifitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui pengembangan aplikasi kas daerah (Kasda) On-Line.
Gubernur berharap Dirut Bank SulutGo dapat membantu pengembangan kas daerah dengan system on line. Selain itu SHS juga berharap ada bantuan tenaga dari BPKP pada seluruh Pemerintahan di Kabupaten/Kota. “Kami telah merasakan dukungan tenaga BPKP di pemprov Sulut, bantuannya sangat berarti,” ujar SHS.
Dirut Bank SulutGo Johanis Salibana mendukung kesungguhan pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam melakukan perbaikan demi perbaikan meliputi; kebijakan akuntansi; memperbaiki system pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan; perbaikan dalam pengelolaan asset melalui inventarisasi asset dan penatausahaan yang lebih tertib; serta meningkatkan kualitas SDM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; yang dimulai dari tingkatan pelaksanaan sampai manajemen.
Sebelumnya Kepala BPKP pusat Ardhan Adi Perdana, menyebutkan apa yang dilakukan ini tidak lain dalam rangka mempermudah pemerintah daerah dalam upaya memantau kas daerah berapa jumlah yang keluar maupun yang masuk, sekaligus mempermudah pelaporan keuangan kas daerah.
Sementara Bupati dan Walikota yng melakukan kerjasama yaitu Bupati Boltim Sehan S Landjar, Walikota Kotamobagu Ir Tatong Bara, Bupati Sitaro Toni Supit dan Bupati Bolsel yang diwakili Sekda Tahlis Galang. (*)
