Ketua Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kota Kotamobagu, Ir. Ishak Sugeha.
Kotamobagu, detiKawanua.com – Gerah dengan pemberitaan terkait dugaan SPPD Fiktif DPRD Kotamobagu periode 2009-2014, dan diduga terjadi sepanjang tahun 2013, yang menyeruak sejak tengah pekan kemarin, Ir Ishak Sugeha, salah satu incumbent DPRD Kotamobagu periode 2009-2014 pun menyampaikan bantahannya, Senin (28/09) siang tadi.
Dalam kesempatan menyampaikan hak jawabnya tersebut, Ishak, di hadapan sejumlah wartawan, mengawali klarifikasinya soal pemahaman tentang SPPD Fiktif.
“Pertama, kita harus sepakat dulu, yang dikatakan fiktif itu seperti apa? Nah, saya tidak tahu pemahaman teman-teman media seperti apa, yang pasti pemahaman saya adalah bahwa mengambil SPPD, mengambil uang, namun tidak melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan, itulah yang disebut fiktif,” ujar Ishak berapi-api.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotamobagu ini, pun menegaskan kalau dugaan SPPD Fiktif sebagaimana dijelaskan dirinya tersebut, tidak pernah dilakukan baik oleh dirinya maupun koleganya sesama Anggota DPRD Kotamobagu Periode 2009-2014.
“Pertanyaannya, apakah DPRD Kotamobagu periode lalu melakukan itu (SPPD Fiktif, red) atau tidak? Insya Allah tidak. Insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Papa Yogi, sapaan akrab Politisi Demokrat ini.
Tak hanya itu, dengan menggunakan logika matematis, Politisi yang juga merupakan Insinyur di bidang Teknik Arsitektur ini, pun membantah dugaan atas SPPD Fiktif sejumlah 385 kegiatan, sebagaimana ramai diberitakan media.
“Logika administrasi, logika teknis, logika hukum dan logika matematis, 25 Anggota DPRD periode lalu, katakanlah sekali sebulan melakukan perjalanan SPPD luar daerah/luar provinsi. Berarti setahun 12 kali per Anggota DPR. Maka total SPPD dalam setahun hanya 300 kegiatan kan, bukan 385 kan?,” cecarnya sembari mempertanyakan pemberitaan media.
Menariknya, dalam kesempatan tersebut, Ishak yang turut didampingi koleganya sesama incumbent DPRD Periode 2009-2014, seperti Jusran Debby Mokolanot, Arman Adati dan Diana Roring, seolah memberikan tudingan kalau menyeruaknya isu dugaan SPPD Fiktif adalah atas dorongan dan desain pihak Eksekutif dalam hal ini Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, dan Wakil Walikota Drs Jainudin Damopolii (TB-Jadi).
“Biarlah isu ini, opini ini, menjadi hadiah terindah dari Pemerintahan TB-Jadi pasca 2 tahun memimpin. Ya, ini politik. Saya yakini ini politik. Dan saya ini politisi, ini insting dan feeling saya sebagai politisi,” pungkasnya. (Ilman Ariyan)
