Example floating
Example floating
SULAWESI UTARA

Diwarnai Sejumlah Catatan, DPRD Kotamobagu Resmi Perdakan LPJ Walikota

×

Diwarnai Sejumlah Catatan, DPRD Kotamobagu Resmi Perdakan LPJ Walikota

Sebarkan artikel ini
Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu tentang LPJ Walikota atas APBD Kotamobagu Tahun 2014, dipimpin Ketua DPRD Kota Kotamobagu Hi. Ahmad Sabiri, dihadiri Walikota Ir. Tatong Bara dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii.
Kotamobagu, detiKawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Selasa (25/08) malam, resmi memparipurnakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota atas APBD Kotamobagu tahun 2014.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Hi Ahmad Sabir, serta didampingi dua Wakil Ketua, masing-masing Drs Hi Djelantik Mokodompit dan Diana Roring tersebut, Enam Fraksi yang ada, secara bulat menyatakan persetujuan atas LPJ Walikota untuk ditetapkan sebagai produk Peraturan Daerah (Perda).
Jubir Banggar, Riana Sari Mokodongan saat menyampaiakan tanggapan atas LPJ Walikota.
Persetujuan itu sendiri disampaikan masing-masing juru bicara (Jubir) Fraksi, dalam pandangan akhir fraksi, diantaranya, Rendi V. Mangkat dari Fraksi Golkar, Novie Regie Manoppo dari Fraksi Partai Demokrat, Jusran D. Mokolanot dari Fraksi Kebangkitan Rakyat (FKR), Diana Roring dari Fraksi PDI-P, Kadir Rumoroy dari Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Raya Sejahtera (GKIRS), serta Stewart Adhityo Pantas yang mewakili Fraksi PAN.
Penandatangan persetujuan LPJ Walikota oleh Ketua DPRD Hi. Ahmad Sabiri, disaksikan Walikota Tatong Bara.
Meski pada akhirnya mendapat persetujuan, namun tidak berarti LPJ Walikota, Ir Tatong Bara, bisa diterima secara mulus. Hal tersebut, tergambar dari pernyataan mayoritas Jubir Fraksi yang juga diperkuat pernyataan Jubir Badan Anggaran (Banggar), Riana Sari Mokodongan, di awal Paripurna.
Dimana, baik Banggar maupun mayoritas Fraksi ini, rata-rata menyoroti adanya selisih angka antara laporan yang tertuang dalam LKPJ beberapa waktu lalu, dengan data laporan yang dikantongi sejumlah SKPD Pemkot.
Penyerahan dokumen pandangan Fraksi DPRD atas LPJ Walikota.
“Contohnya di Dinas PU, terdapat selisih angka lebih dari Rp 5 miliar,” ujar Novie Regie Manoppo, saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat. (Ilman Ariyan/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *