Wagub Drs. Steven Kandouw bersama Ketua KPK RI, Firli Bahuri.
Sulut, detiKawanua.com – Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kurangnya integritas.
Hal ini tegaskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri saat memberikan sambutan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulut, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Menurut Bahuri, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius, Negara gagal mewujutkan tujuannya akibat korupsi. “Tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan Negara, bukan hanya merugikan perekonomian Negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi Manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusian,” tegas Bahuru pada RDP yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Drs. Steven Kandouw, Sekprov Steven Kepel, bersama Jajaran Pejabat Pemprov Sulut serta Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota se-Sulut.
Oleh karena itu dikatakan Bahuri, untuk membangun budaya anti korupsi, menciptakan keprihatinan agar setiap orang tidak melakukan korupsi, harus dimulai dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat maupun seluruh elemen Pemerintahan.
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah perilaku seseorang. Kita harus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat dan Pemerintahan serta melakukan monitoring, supaya tidak ada celah untuk orang melakukan korupsi,” ujarnya.
Kesempatan tersebut, Bahuri memuji index Pembangunan Manusia (IPM) di Sulut yang lebih tinggi dari Index Pembangunan Manusia secara Nasional. Diantaranya, Sulut 73,81 sementara Nasional 72,91. “Index Pembangunan Manusia di Sulut lebih tinggi dari Nasional,” ungkap Bahuri.
Bahuri juga mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota se-Sulut untuk ikut andil mencegah tindak pidana korupsi. “Kawan-kawan DPRD se Kab/Kota harus mengambil bagian, agar di DPRD bebas dari Praktek-praktek korupsi,” ajak Bahuri.
Sebelumnya, Wagub Drs. Steven Kandouw menuturkan, selama ini Pemrpov Sulut serta Pemerintah Kab/Kota dibawah bimbingan dari KPK RI, sudah sangat tinggi ikhtiar dan semangatnya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
“Kami semua, sangat mendukung bimbingan dan arahan KPK RI selama ini, terutama dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Selama ini, ada benerapa daerah kita yang 10 besar. Seperti Minahasa Tenggara MCP Nasionalnya rengking 4. Kami juga di Sulut, Tahun 2022 masuk 10 Besar pencapaian MCPnya,” ungkap Wagub Kandouw.
Selama ini, lanjut Wagub Kandouw, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey selalu mengingatkan dalam hal pemberantasan maupun pencegahan korupsi. “Pak Gubernur selalu memgawasi kami, selalu mengingatkan kami, termasuk masyarakatnya tidak hanya seluruh pemangku kepentingan, bahkan masyarakatnya didorong untuk berpikir anti korupsi,” jelasnya seraya mengatakan, sekarang ini pendidikan akuntabilitas anti korupsi di SMA/SMK di Sulut telah dijadikan mata pelajaran.
