Boltim, detiKawanua.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menghimbau tegas kepada Pemerintah desa (Pemdes) agar segera membentuk pengurus baru dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bermasalah.
Kepala Dinas PMD Boltim, Hendra Tangel SH katakan, menyusul telah dilaksanakannya studi tiru di 2 daerah berbeda, maka diharapkan kepada Pemdes agar, segera memperbaiki kepengurusan BUMDes yang sebelumnya sempat bermasalah “Untuk BUMDes yang bermasalah, diharapkan kepada Pemdes terutama Kepala desa (Sangadi-red) supaya, segera bentuk pengurus baru. Hal ini agar dapat terlaksana, hasil implementasi studi tiru pengelolaan BUMDes yang telah dipelajari di Dua daerah,” tegas, Hendra pada Kamis (1/9/2022).
Pembentukan pengurus BUMDes yang baru, kata Hendra, bisa dilakukan namun ada pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes yang lama. Minimal pengurus lama berkomitmen untuk bertanggungjawab, dan mampu menyelesaikan masalah dalam hal pengelolaan BUMDes “Silahkan bentuk pengurus BUMDes yang baru. Para Sangadi tidak perlu takut. Selama pengurus lama siap bertanggungjawab, maka tidak ada permasalahan,” jelas, Hendra.
Berdasarkan data pengelolaan BUMdes yang ada di DPMD Boltim, sedikitnya ada 40 persen desa di Boltim yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Sebabnya, Sangadi tidak perlu takut untuk melanjutkan program BUMDes di desanya “Kalau tidak bentuk pengurus baru, maka sampai kapan BUMDes bisa dijalankan dalam suatu desa. Apalagi pada beberapa pekan lalu, semua Sangadi telah melakukan studi tiru. Sekarang waktunya untuk mengimplementasikan, hasil studi tiru yang telah dipelajari di Lembang dan Lombok,” tandas, Hendra.
Terkait pengelolaan BUMDes di Kabupaten Boltim, lanjut ia katakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di semua desa. Dia berharap, untuk desa yang bermasalah pada BUMDesnya agar segara melakukan Musyawarah desa (Musdes) untuk mempercepat pembentukan pengurus BUMDes baru “Dipastikan, kita akan turun untuk melakukan monev pada semua desa soal pengelolaan BUMDes. Tujuannya supaya semua desa di Boltim, dapat menjalankan BUMDes sebagaimana yang telah diadopsi dalam pelaksanaan studi tiru di Lembang dan Lombok,” pungkas, Hendra.
(Fidh)
