TEGAS, Sandra Rondonuwu Minta Sekprov Evaluasi Kadis Pariwisata.

Sulut – Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu mempertanyakan anggaran Rp 13 miliar yang dialokasikan ke Dinas Pariwisata Sulut.

Hal tersebut disampaikan legislator dapil Minsel-Mitra ini saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut bahas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Senin (08/08).

Menurutnya, pengalokasian anggaran sebesar 13 miliar terlalu kecil untuk Dinas Pariwisata. Tetapi untuk kepemimpinan kepala dinas saat ini dinilai terlalu besar anggaran tersebut.

“Benar yang disampaikan oleh Anggota DPRD pak James Tuuk, itu terlalu kecil. Tetapi bagi saya Rp 13 miliar ini terlalu besar di bawah kepemimpinan kadis saat ini,” tegasnya.

Ia pun meminta, catatan-catatan terkait kinerja kepala dinas kiranya dapat di evaluasi.

“Boleh ditambah dengan catatan kadis mohon dievaluasi. Jika ia masih tetap, mohon Rp 13 miliar ini dikurangi,” Imbuhnya.

Saron menambahkan, super perioritas destinasi pariwisata di Indonesia ada 5, yakni Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang.

“Sungguh luar biasa ketika Sulut masuk super perioritas tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sulut ini,  sembari meminta Sekprov Sulut Praseno Hadi evaluasi Kadis Pariwisata Sulut Henry Kaitjily.

Menanggapi hal tersebut, Sekprov Praseno Hadi selaku pimpinan TPAD menyampaikan, akan menindaklanjuti yang disampaikan anggota fraksi PDIP ini.

“Makasih untuk masukan, arahan dan sarannya dari anggota banggar yang ada. Untuk Dinas Pariwisata akan kami evaluasi,” jawabnya. (*)