detiKawanua.com
– Isu keretakan hubungan antara Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, dengan
Wakil Walikota (Wawali), Drs Jainudin Damopolii (TB-Jadi), berhembus kencang
jelang 2 tahun usia kepemimpinan keduanya pada Selasa, 22 September 2015.
Seperti diberitakan sejumlah media beberapa waktu belakangan, indikator
keretakan hubungan dua petinggi Kotamobagu ini, salah satunya dipicu rencana
pergantian Sekretaris Kota (Sekkot). Dimana, perintah Walikota Tatong Bara,
membuka seleksi jabatan Sekkot, sebelumnya telah mendapat sanggahan dari
Wawali, Drs Jainudin Damopolii. Wawali sendiri berpendapat, pergantian Sekkot,
idealnya dilakukan di awal tahun 2016 depan, dengan pertimbangan agar tidak
mengganggu sejumlah agenda yang tengah berjalan, diantaranya penyusunan APBD-P
2015 dan APBD 2016.
Diwawancarai sejumlah wartawan usai kegiatan launching aplikasi kas daerah
online, Senin (21/09), siang tadi, Walikota, Ir Tatong Bara, dengan tegas
membantah isu keretakan tersebut. “Jadi seperti yang kita lihat, mohon
dukungannya. Kalau kita retak, tidak mungkinlah kita bisa jalan. Kalau beda
pendapat dalam konteks membangun, iya,” tegas Tatong, yang kebetulan juga
didampingi Wawali, Drs Jainudin Damopolii.
Dirinya pun meminta kepada pihak-pihak yang menghembuskan isu keretakan
tersebut, untuk tidak melakukan generalisasi atas setiap perbedaan pendapat
yang terjadi antara dirinya dengan Wawali, Drs Jainudin Damopolii. “Jangan
diambil, digeneralisasi atau disimpulkan, bahwa perdebatan tentang Sekda itu
merupakan bentuk keretakan antara kami,” lugas Walikota.
Tak hanya itu, Tatong juga kembali menegaskan alasan dirinya memerintahkan
pembukaan seleksi jabatan Sekkot untuk saat ini, yang mana hal itu kemudian
memicu perbedaan pendapat antara dirinya dengan Wawali. “Persoalannya saya
sudah mengajukan (pergantian Sekkot, red) sejak dilantik, tapi di provinsi baru
keluar, dan tidak bisa disahkan oleh gubernur, sehingga harus proses lelang.
Nah, soal APBD mulai dari pembuatan sampai pengawalan, kalau Sekda baru kan
tepat. Sekarang kalau Sekda lama yang menyusun, kemudian Sekda baru yang
menjalankan akan bagaimana jadinya. Nah, disitulah, tanggung jawabnya harus
komprehensif,” jelasnya.
Sementara ditanyakan perihal pengaruh pergantian Sekkot terhadap jalannya
pemerintahan, terlebih saat ini sedang dalam proses penyusunan APBD-P, Tatong
optimis hal itu tidak akan ada pengaruhnya. “Tidak ada. Kalau kita bekerja
tidak atas dasar kebencian, tapi benar-benar atas dasar kinerja, maka tidak ada
pengaruhnya,” tukas Orang Nomor Satu di Kotamobagu ini. (Ilman
Ariyan)
