SULUT – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah Manado, Minahasa Utara, dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat Sulawesi Utara. Pengamat kebijakan publik sekaligus warga Minahasa Utara, Taufik M. Tumbelaka, melayangkan surat terbuka kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, guna mendesak pembenahan radikal di internal BUMN energi tersebut.
Dalam surat terbuka yang dirilis pada Minggu, 18 Oktober 2026, Taufik mengungkapkan kejengkelan warga yang harus merasakan langsung dampak kelangkaan tiga jenis BBM sekaligus, yakni Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Kelangkaan ini telah menyebabkan antrean kendaraan yang mengular panjang di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut selama 3 hingga 4 hari terakhir.
Fokus utama dalam surat terbuka Taufik Tumbelaka ini tertuju pada buruknya performa manajemen Pertamina di tingkat regional. Menggunakan istilah lokal Manado yang lugas, Taufik menuntut ketegasan dari Dirut Pertamina untuk membersihkan jajaran internal yang dinilai gagal mengantisipasi krisis pasokan energi ini.
“Lakukan evaluasi internal kepada kinerja jajaran internal. Wajib ada evaluasi atau orang Manado menyebutnya, cabu tu orang-orang yang nda beres depe karja (copot orang-orang yang tidak beres kerjanya),” tegas Taufik dalam poin tuntutannya.
Taufik menilai krisis kelangkaan energi ini sangat memalukan citra daerah di level nasional. Pasalnya, Bumi Nyiur Melambai saat ini merupakan kampung halaman dari Presiden RI dan juga Direktur Utama Pertamina sendiri. Ia meminta momentum buruk ini dijadikan dasar untuk melakukan perombakan total Organisasi dan Manajemen (O&M) internal Pertamina.
Tidak sekadar melayangkan kritik, Taufik Tumbelaka juga memberikan ultimatum keras mengenai batas waktu penanganan kekosongan BBM di hilir. Ia menegaskan seluruh jajaran Pertamina terkait wajib bekerja habis-habisan (all out) di lapangan.
“Paling lambat Minggu, 18 Oktober 2026 malam seluruh pelayanan SPBU wajib sudah kembali ke sediakala,” tulis Taufik dalam suratnya.
Di sisi lain, Taufik menunjukkan empatinya kepada para pekerja garda depan. Ia meminta manajemen Pertamina memberikan penghargaan khusus kepada seluruh petugas operator SPBU yang telah bekerja ekstra keras menguras tenaga untuk melayani luapan antrean warga di tengah situasi kelangkaan.
Demi memastikan tuntutan masyarakat ini dikawal secara politik dan birokrasi, Taufik menembuskan surat terbuka ini kepada sejumlah pemangku kebijakan penting, di antaranya Anggota Komisi VI DPR-RI asal Sulut Christiany Eugenia Paruntu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, serta Asisten II Setda Provinsi Sulut Jemmy Ringkuangan.
