SULUT – Hempasan isu rolling jabatan dijajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut kian kencang memasuki awal Agustus 2025.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Carl Schramm mengingatkan kepada badan kepegawaian daerah (BKD) Sulut untuk menyikapi secara bijaksana dan jangan membuat kegaduhan.
Hal itu disampaikan Louis Schramm saat rapat pembahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029, Senin (04/08/2025) di ruang Paripurna DPRD Sulut.
“Isu rolling sudah sangat kencang. tolong jangan buat kegaduhan. Kalau belum waktunya jangan ada yang bicara dalam waktu dekat,” tegas Louis Schramm yang juga merupakan Ketua Pansus RPJMD.
Louis mengatakan, BKD sebaiknya dalam Rolling ini memberikan masukan kepada gubernur dan wakil gubernur. “Apa yang diusulkan itu harus yang profesional demi Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagaimana Visi dan Misi Gubernur agar dapat terjaga,” katanya.
Ia mengatakan, kalau Kadis, Kaban atau Kepala Biro yang profesional, dirinya yakin Provinsi Sulut akan lebih maju dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih meningkat.
“Kalau kita melihat postur anggaran yang ada, hampir semua SKPD belanja pegawai sangat tinggi. Sedangkan sudah harus 30 persen belanja pegawai, berarti PAD harus ditingkatkan,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kaban BKD Olvia Theodore mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dalam penetapan pengisian jabatan atau buat calon pejabat yang akan menduduki jabatan.
“Terima kasih banyak Pak, untuk kedepan kami masih butuh arahan dan bantuan dari anggota dewan terhormat,” tuturnya.
Isu Rolling Jabatan di Pemprov Sulut, Louis Schramm Ingatkan BKD Jangan Buat Kegaduhan
