BOLTIM, detiKawanua.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, SE, MM, ikut serta dalam menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Kamis (10/07/2025).
Forum strategis ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi nasional dan kepala daerah dari seluruh kawasan Sulawesi.
Turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, serta para Gubernur dari wilayah Sulawesi, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Sebagaimana sudah diagendakan pada kegiatan ini nantinya menjadi wadah penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam konteks transformasi tata ruang dan pemanfaatan wilayah di kawasan timur Indonesia.
Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya menegaskan bahwa tanpa kepastian tata ruang dan status tanah, mustahil terjadi pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita ini hidup, tumbuh, dan kembali ke tanah. Maka ruang harus diatur dengan baik. Tidak bisa dibiarkan tumpang tindih dan saling klaim,” tegas AHY.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa tata ruang tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus ditegakkan dengan dukungan regulasi, kepemimpinan daerah, dan konsistensi lintas sektor.
Sementara itu, Bupati Boltim Oskar Manoppo usai kegiatan mengatakan bahwa forum ini adalah bagian dari upaya sinkronisasi arah RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi, melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi.
“Forum ini menjadi momentum konsolidasi komitmen antar pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian revisi RTRW Provinsi/Kabupaten dan legalisasi RDTR, serta mendorong integrasi RDTR ke dalam Online Single Submission (OSS) guna mendukung kemudahan investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati menuturkan, forum ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan faktual yang dihadapi di daerah, sekaligus mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk menyusun strategi peningkatan kualitas rencana dan efektivitas implementasinya.
“Forum ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi teknis terkait data geospasial, serta berbagi pengalaman dan praktik baik antar pemerintah di wilayah Sulawesi dalam penyusunan dan pemanfaatan rencana tata ruang,” terangnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Boltim Harris Pratama Sumanta menyampaikan bahwa Pemkab Boltim telah mencapai 93,62% kesesuaian tata ruang, dan tengah memacu percepatan revisi RTRW agar mencapai 100% pada tahun ini. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Boltim dengan Kabupaten Minahasa Selatan.
“Pemkab Boltim siap menyukseskan pembangunan berbasis tata ruang, tambahnya.”
Diketahui partisipasi aktif Bupati Boltim dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis tata ruang, sebagai dasar penting menuju keadilan spasial, efisiensi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia. (Advertorial)
