Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung. (Ist)
Jakarta, detiKawanua.com – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Ini merupakan Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri langaung Forum Strategis Nasional ini, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kekuatan sinergi dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Presiden, daerah merupakan ujung tombak implementasi kebijakan negara karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu irama, satu visi, dan satu tujuan demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Presiden juga memaparkan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan refleksi dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2026.
Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting agar seluruh program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, terutama di sektor ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi produktif dan inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh agenda strategis tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Presiden juga mengingatkan peran krusial kepala daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengakselerasi pembangunan di daerah masing-masing.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. **
