SULUT – Sejumlah pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi LSM AntiKorupsi melakukan aksi damai di kantor DPRD Provinsi Sulut, Selasa (09/12/2025).
Aksi damai ini diterima sejumlah personil DPRD Sulut yakni, Louis Carl Schramm, Rhesa Waworuntu, Henry Walukow, Nick Adicipta Lomban,Jeane Lalujan, dan Sekertaris DPRD Niklas Silangen.
Peserta aksi Maikel Tielung dalam orasinya mengatakan, aksi demo ini dilakukan terkait Hari AntiKorupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember.
“Kami datang ke DPRD untuk menyuarakan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Lanjut Maikel, lembaga DPRD memiliki kewenangan pengelolaan anggaran serta pengawasan. “DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Sudah seharusnya lembaga ini bebas dari kasus korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, ketua LSM INAKOR Sulut, Rolly Wenas membacakan sejumlah pernyataan sikap sebagai tuntutan.
Berikut isi pernyataan sikap Koalisi LSM Anti Korupsi:
– DPRD harus menjadi teladan transparansi dalam pembahasan APBD.
– Pembahasan anggaran dibuka ke publik.
– Pokir (Pokok Pikiran) anggota DPRD diumumkan secara jelas.
– Setiap perubahan anggaran dijelaskan secara terbuka.
– DPRD harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap OPD dan realisasi anggaran.
– DPRD harus menolak segala bentuk gratifikasi, sogokan, atau permainan gelap yang dapat mempengaruhi keputusan politik anggaran.
– DPRD harus memastikan program pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
– Tidak boleh ada program fiktif, anggaran yang tidak menyentuh masyarakat, dan proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu karena APBD adalah uang rakyat, bukan uang pejabat.
– Koalisi LSM meminta DPRD membuka ruang dialog berkala dengan masyarakat sipil.
Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Anggota DPRD Sulut, Louis Carl Schramm memastikan gedung DPRD Sulut bebas dari korupsi. “Saya menjamin tak ada praktek korupsi di gedung ini. Tak ada yang ditutup-tutupi di DPRD. Semua bisa mendapat akses informasi tentang anggaran,” jelasnya.
Ia manambahkan, DPRD selalu terbuka dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi Sulut. “Di dewan kita membahas politik anggaran secara transparan, tidak sembunyi-sembunyi. Setiap pembahasan di liput secara terbuka oleh pers dan bisa disaksikan masyarakat,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra ini.
Louis Schramm juga setuju dengan permintaan peserta aksi agar DPRD membuka ruang dialog berkala dengan masyarakat sipil. “Usulan untuk berkomunikasi adalah usulan yang baik agar ada komunikasi intensif antara anggota DPRD dan masyarakat,” tuturnya.
Legislator Dapil Kota Manado ini juga mengapresiasi perjuangan para LSM pegiat AntiKorupsi yang berkunjung ke DPRD untuk menyuarakan tuntutannya.
“Kami mengucapkan selamat AntiKorupsi buat teman teman pegiat AntiKorupsi. Kami mendukung teman-teman untuk tetap berjuang dalam pergerakannya,” tandasnya.
Terima Aksi Damai Koalisi LSM, Louis Schramm Dukung Perjuangan Pegiat AntiKorupsi
