SULUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut kembali melakukan pembahasan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut (PDPS) bersama Pimpinan Direksi PDPS Provinsi Sulut, Senin (10/11/2025) bertempat di ruang Serbaguna DPRD Sulut.
Diketahui, PDPS merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di berbagai bidang seperti konstruksi, jasa, dan perdagangan. PDPS juga mengembangkan unit usaha baru yang berfokus pada teknologi pengelolaan lahan parkir, yang disebut PD-Park.
Dalam pembahasan pansus bersama Direksi PDPS tersebut, Anggota Pansus Louis Carl Schramm menyoroti salah satu unit usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang hanya berfokus pada pengelolaan lahan parkir di rumah sakit daerah di Sulawesi Utara.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut ini, banyak sekali orang yang parkir kendaraan sembarangan di jalan tapi tidak dipungut biaya.
“Kalau di daerah lain seperti di Bali, orang parkir meskipun dijalan harus bayar. Jadi, pendapatan parkir di Bali besar sekali sama dengan di Jakarta,” ungkap Louis Schramm.
“Kendala kita di provinsi Sulut ini karena Aset Provinsi itu terbatas,” imbuhnya.
Selain itu, Louis Schramm menyarankan kepada Direksi PDPS untuk mengunjungi Perumda di Provinsi yang lain dalam mengembangkan usaha-usaha agar bisa direalisasikan di Provinsi Sulut.
“Apabila memang ada anggaran untuk PDPS, kami menyarankan direksi harus berkunjung ke daerah-daerah yang lain untuk melihat keadaan upaya mereka mengelola perusahan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.
Terpantau, turut hadir dalam rapat Pansus PDPS, Ketua Pansus Eugenie Mantiri, Wakil Ketua Pansus Raski Mokodompit, Anggota Hillary Tuwo, Jeane Lalujan, Louis Schramm, Inggried Sondakh, dan Pimpinan Direksi PDPS.
Pembahasan Pansus PDPS, Louis Schramm Soroti Parkir Sembarang Tak Dipungut Biaya
