SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Sulut tahun 2026, Senin (27/10) bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter, Michaela Paruntu, dan Stella Runtuwene. 
Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menegaskan bahwa paripurna tersebut digelar untuk memperkuat sinergi dengan program pemerintah. “Segenap pimpinan dan anggota DPRD tentu memberikan dukungan penuh setiap program pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Andi Silangen.
Silangen kemudian mempersilakan Gubernur Sulut untuk menyampaikan penjelasannya. “Selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian maupun penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Gubernur Bapak Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, kami persilahkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyampaikan sambutan sekaligus pemaparan mengenai rancangan KUA-PPAS tahun 2026. Ia memberikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara pemerintah provinsi dan DPRD.
“Apresiasi ini saya sampaikan atas sinergi dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini, dalam menyusun, membahas, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan pemerintah provinsi Sulut,” ungkap Gubernur Yulius.
Gubernur menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan tahunan.
“Untuk itu, perlu saya sampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS yang kita laksanakan dan bahas pada setiap tahun berjalan adalah untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun yang akan datang,” jelasnya.
Gubernur menjelaskan, Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029, dalam rangka kita Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Sebagai langkah perwujudan visi tersebut, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengusung tema: “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi”.
Tema ini kata Gubernur menjadi arah utama kebijakan anggaran kita di tahun 2026, yang kemudian diwujudkan melalui 8 (delapan)arah kebijakan prioritas, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM.
2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan UMKM.
4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal.
6. Stabilisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
7. Pemenuhan Energi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah.
Lanjut Gubernur, adapun sasaran dan indikator makro pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2026, yang merupakan manifestasi dari tema dan prioritas RKPD ini, antara lain:
1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan mencapai kisaran 6,05 – 7,05%.
2. Inflasi ditargetkan tetap terjaga pada angka 3 ± 1%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan dapat ditekan hingga direntang 5,53 – 4,86%.
4. Tingkat Kemiskinan ditargetkan menurun signifikan menjadi 5,82 -5,42%.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)ditargetkan mencapai 77,06.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan meningkat menjadi 78,88.
“Target-target ini merupakan komitmen kita bersama untuk terus mengakselerasi pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sedangkan untuk skema keuangan KUA-PPAS Tahun 2026, secara ringkas Gubernur Yulius Selvanus menjabarkan sebagai berikut:
– Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.3.165.235.721.995,- (Tiga Triliun, Seratus Enam Puluh Lima Miliar, Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
– Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.2.974.612.390.563,- (Dua Triliun, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar, Enam Ratus Dua Belas Juta, Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
– Pembiayaan Daerah terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.210.623.331.432,- (Dua Ratus Sepuluh Miliar, Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius kembali menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran DPRD. “Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Sulut. Kita semua diharapkan dapat mengambil peran yang optimal dalam setiap pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2026. Orientasi ini kita harus demi untuk kelancaran pembangunan tahun 2026, sekaligus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat Sulut,” tutup Gubernur. (Advetorial)
DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyampaian Gubernur Terhadap KUA-PPAS APBD 2026
