SULUT – Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah menuai kritik dari masyarakat terkait lemahnya sistem pengawasan, inspeksi yang minim, hingga logistik makanan yang dinilai tidak higienis.
Berdasarkan laporan tiga lembaga pemerintah, jumlah penderita mencapai lebih dari 5.000 orang hingga pertengahan September 2025. Data dari BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September. Dari Kemenkes ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September. Sementara BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September.
Hal ini pun menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Reynald Anter untuk memastikan agar Kualitas program MBG yang disajikan benar-benar bergizi dan higienis, dan dapur penyedia makanan di Provinsi Sulut harus memenuhi standar.
Royke berjanji siap mengawal dengan menjalankan fungsi pengawasan agar Program MBG tetap berjalan dengan baik di Provinsi Sulut.
“Ini adalah program yang sangat baik dan salah satu program unggulan bapak Presiden Prabowo Subianto yang harus di jalankan untuk menopang gizi anak-anak Indonesia, yang akan terus kami kawal sehingga dapat diterapkan dan berjalan baik, dan berkualitas,” kata Royke, Selasa (23/09/2025) diruang kerjanya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dalam waktu dekat DPRD akan melakukan Sidak untuk memastikan apakah dapur sudah sesuai standar dan makanan yang disajikan oleh jasa penyedia benar-benar bergizi dan aman dikonsumsi oleh anak-anak.
“Kami tentunya akan melakukan sidak di dapur umum MBG untuk memastikan apakah sesuai standar, dan kualitas bahan makanan yang disiapkan oleh penyedia,” ungkapnya.
Jika ditemukan ada makanan basi, Royke menekankan kepada pemerintah untuk tidak membayar dan memberikan sanksi tegas agar kedepan para penyedia lebih berhati-hati.
“Harus ada efek jera, apalagi kalau ada unsur kesengajaan, harus ada sikap tegas dari pemerintah untuk tidak membayar,” tandasnya.
Royke Anter : DPRD Bakal Sidak Dapur Umum MBG di Sulut
