SULUT – Ketua Fraksi Gerindra, Louis Carl Schramm angkat suara perihal kebijakan pemberhentian sementara operasional kapal-kapal penumpang milik PT Surya Pacific Indonesia (SPI) yang selama ini melayani pelayaran ke wilayah kepulauan.
PT SPI dikenal luas melalui armada pelayarannya yang akrab disebut “Barcelona Grup”, yang terdiri dari KM Barcelona I, II, III, Venetian, dan Marina.
Seluruh kapal ini berhenti beroperasi pasca insiden terbakarnya KM Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara, pada Minggu 20 Juli 2025 lalu.
Kebijakan tersebut dinilai sangat berlebihan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Nusa Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Hal ini disampaikan Legislator dapil Kota Manado ini kepada sejumlah awak media, Jumat (08/08/2025) usai mengikuti rapat Paripurna pengambilan keputusan RPJMD Tahun 2025 – 2029.
Meski bukan dari Dapil Nusa Utara, Politisi Vokal ini turut prihatin dengan pencabutan ijin sementara pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terhadap Kapal Barcelona Grup.
“Jangan bikin susah masyarakat Nusa Utara. Sebagian kebutuhan pokok mereka tergantung lancarnya transportasi menuju daerah tersebut. Sekarang semua izin dibekukan, Ini ada apa?, hanya karena satu kapal terbakar, semua kapal dibekukan karena mereka satu perusahan,” ujar Louis Schramm.
Lanjut Louis, jika memang ada kesalahan atau pelanggaran, seharusnya KSOP melakukan pembinaan sambil tetap mengizinkan operasional kapal berjalan, bukan menghentikan seluruh aktivitas pelayaran.
“Sebaiknya KSOP ini cabut semua izin yang dibekukan untuk dikembalikan. Kalau ada kekurangan, bina sambil dia berjalan. Masyarakat disana jangan dikorbankan,” tegasnya.
Sebelumnya, Dalam Paripurna pengambilan keputusan RPJMD, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen juga menyuarakan kegelisahan masyarakat. Silangen menekankan bahwa keputusan menghentikan semua kapal milik SPI sangat merugikan masyarakat Nusa Utara. Bukan hanya mobilitas terganggu, namun aktivitas ekonomi pun ikut terguncang.
“Kiranya ini menjadi perhatian. Sebagai perbandingan, jika satu pesawat alami kecelakaan, bukan berarti semua maskapai dihentikan,” tegas Silangen.
Silangen pun mendorong Komisi III DPRD Sulut segera memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, guna mencari solusi konkret atas kebuntuan transportasi laut yang tengah terjadi.
Dampak dari penghentian pelayaran kapal-kapal SPI dirasakan tidak hanya oleh para penumpang reguler, tetapi juga buruh pelabuhan, pelaku usaha, hingga sektor informal lain yang bergantung pada transportasi laut sebagai urat nadi ekonomi di kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaud. (*)
Operasional Kapal Barcelona Dihentikan, Louis Schramm: Jangan Bikin Susah Masyarakat Nusa Utara
