SULUT – Anggota DPRD Sulut dari Dapil Nusa Utara Normans Luntungan menyampaikan aspirasi 120 masyarakat Tagulandang yang hidup dalam ketidakpastian, pascabencana Gunung Ruang.
Aspirasi tersebut disampaikan Politisi Perindo ini saat menginterupsi Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara 2024-2029 yang dihadiri Langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Senin (08/08/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Norman mengemukakan, pihaknya menerima pemberitahuan dari 120 warga Tagulandang, dimana kabar yang mereka terima sampai saat ini masih simpang siur.
Normans mengungkapkan, berdasarkan surat dari BNPB yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2025, dalam surat itu menjelaskan pertama, tidak diperkenankan pemerintah daerah mengorganisir pengadaan barang dan jasa.
Kedua, sesuai prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu membangun lebih aman dan lebih baik dalam rangka pengurangan risiko bencana. Maka Pemerintah Daerah hanya boleh menyarankan kualitas minimal bangunan yang dibeli. Namun, jika masyarakat ingin material yang lebih baik maka hal tersebut sangat diperkenankan.
Ketiga, dari BNPB pemerintah daerah agar tidak melakukan intervensi belanja material kepada masyarakat korban terdampak.
“Seperti yang kita ketahui bersama, setelah cair dana 40% dari BNPB untuk bantuan bencana Gunung Ruang, akan tetapi saat ini masyarakat baru menerima uang cash senilai Rp1.5 juta, dan juga menerima bantuan fisik bahan material berupa Seng, Tripleks, dan kayu untuk pembangunan tersebut” ungkapnya.
Lanjut Normans, menurut surat ini, hal tersebut tidak diperkenankan sehingga saya memohon ada kurang lebih 120 orang sudah menyatakan surat pernyataan, memohon kepada Pak Gubernur meminta bantuan untuk kalau bisa itu dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada dari BNPB. Karena masyarakat yang terdampak Gunung Ruang merupakan masyarakat yang berada di bawah angka kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan ini.
“Mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan, tapi justru terasa seperti ‘diperkosa’ . Beberapa rekan anggota dewan bahkan mulai curiga bahwa ada indikasi korupsi dalam proses penyaluran bantuan ini, tapi saya tidak berpikir sampai di situ” ujar Normans.
Ia pun memohon bantuan gubernur untuk membantu masyarakat.
“Saya lahir dari golongan akar yang paling bawah. Dari kecil saya awalnya berjualan permen karet. Jadi sangat teriris hati melihat hal-hal seperti ini terjadi di masyarakat. Saya berbicara hari ini karena saya merupakan Anggota DPRD dari Nusa Utara,” kata Normans.
Terakhir, Politisi Vokal ini meminta izin untuk berdiri dan menundukkan kepalanya sebagai bentuk simbolis mewakili 120 anggota masyarakat.
“Apabila berkenan kami meminta waktu gubernur, agar masyarakat bisa menyampaikan secara langsung kepada gubernur tentang jeritan hati masyarakat kecil di bawah,” tandasnya. (*)
Interupsi Rapat Paripurna, Normans Luntungan Suarakan Jeritan Hati 120 Masyarakat Tagulandang
