SULUT – Komisi II DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Biro Perekonomian, dan Kepala Bulog, membahas kenaikan harga beras yang mahal di pasaran.
Dalam RDP tersebut, Anggota DPRD Sulut, Jeane Lalujan mengatakan, salah satu penyebabnya karena laporan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut melaporkan bahwa Sulut surplus beras atau produksi beras melebihi jumlah yang dibutuhkan padahal tidak demikian.
“Jika Distanak melaporkan secara jujur bahwa berapa angka hasil panen sesungguhnya, mungkin dari pihak Bulog tidak akan menahan SPHP,” tegas Lalujan, Senin (14/07/2025) di ruang Komisi II DPRD Sulut.
Dari data yang diperolehnya, Legislator dapil Kota Manado ini mengatakan, lahan yang ditanami padi seluas 397.68 hektar sesuai data dari Distanak Sulut. Distanak melaporkan disetiap hektarnya, lahan tersebut menghasilkan 4 sampai 6 ton gabah padi.
Namun hasil dilapangan tidak seperti itu. petani yang ditemuinya di sentra pertanian padi di Dumoga mengatakan yang mereka hasilkan dalam setiap hektar 1,5 sampai 2 ton, bahkan ada yang hanya beberapa koli.
Lalujan juga menyesalkan kejadian tersebut terjadi, politisi PDIP ini tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar namun mengingatkan hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Tolong Distanak memberikan laporan dan data yang benar kepada Gubernur kita, selain itu Presiden Prabowo Subianto telah mengupayakan agar bisa Swasembada Pangan,kemandirian pangan atau kedaulatan pangan,” tegasnya.
Lalujan juga meminta agar Distanak Sulut tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan beras dengan provinsi lain. “Jangan lagi bergantung terhadap daerah lain, jika daerah lain mengalami seperti ini, pasti mereka akan menahan beras untuk pemenuhan masyarakat mereka,” jelasnya. (*)
RDP Komisi II, Jeane Lalujan Ungkap Salah Satu Faktor Naiknya Harga Beras Karena Laporan Surplus Distanak
