SULUT– Komisi II DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Biro Perekonomian, dan Kepala Bulog, membahas kenaikan harga beras yang mahal di pasaran.
Dalam RDP tersebut, personil Komisi II DPRD Sulut, Angelia Wenas menyoroti dampak lonjakan harga beras terhadap masyarakat terutama di wilayah Bolaang Mongondow Raya (Bolmong Raya) yang dikenal sebagai lumbung beras terbesar di Provinsi Sulut.
“Kenaikan ini sangat memberatkan masyarakat, apalagi sebagian besar warga Bolmong Raya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Penghasilan mereka yang tidak menentu membuat daya beli semakin tertekan,” ujarnya, Senin (14/07) bertempat di ruang Komisi II DPRD Sulut.
Legislator Partai Demokrat ini turut prihatin dengan kondisi kenaikan beras yang menurutnya bisa berdampak langsung pada pemenuhan gizi keluarga, terutama anak-anak.
“Di Bolmong Raya, mayoritas warga adalah petani dan nelayan. Mereka bekerja harian, dan kalau tidak dapat ikan, mereka mau beli beras pakai apa? mau makan pisang dan ubi terus? Kasihan anak-anak. Gizi mereka harus dijaga karena itu juga menentukan masa depan mereka,” tegasnya.
Ia pun mendesak Dinas Pertanian untuk lebih responsif terhadap keluhan petani, terutama terkait perbaikan infrastruktur pertanian dan ketersediaan bantuan seperti bibit dan pupuk.
“Salah satu keluhan terbesar petani adalah soal irigasi. Mereka tanya, ‘Bu, bagaimana kami mau tanam kalau irigasinya rusak?’ Maka dari itu, perbaikan irigasi harus jadi prioritas. Selain itu, bantuan bibit padi juga sangat penting karena masyarakat Sulut bergantung pada beras sebagai makanan pokok,” tegas legislator dapil Bolmongraya (*)
Prihatin Harga Beras Mahal, Angelia Wenas Sampaikan Hal Ini di RDP Komisi II DPRD Sulut
