SULUT – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 menuai banyak sorotan. Banyak orang tua murid mengeluhkan mekanisme seleksi yang dinilai tidak adil dan menyulitkan calon siswa yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah favoritnya.
Hingga saat ini sistem yang diterapkan yakni berdasarkan domisili, prestasi, dan afirmasi, menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Melihat polemik ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm mengatakan, sebenarnya SPMB ini sudah bagus diatur sedemikian rupa yang dengan jalur masuk domisili, jalur prestasi, afirmasi, dan ada jalur pindah.
Hanya saja menurut Schramm, banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana sistem SPMB ini sehingga ada yang memilih mendaftar lewat jalur prestasi padahal rumahnya berdekatan dengan sekolah bisa mengambil jalur domisili.
“Banyak masyarakat tidak tahu meskipun rumahnya dekat dengan sekolah. Mungkin karena kepanikan atau tidak paham, lalu calon murid baru ini di daftarkan lewat jalur prestasi. padahal jalur prestasi itu harus punya syarat, misalnya harus juara kelas, pernah ketua OSIS, dan prestasi ekstra kurikuler, karena setiap prestasi ada hitungan nilainya,” kata Louis.
“Karena masyarakat tidak paham syarat-syaratnya, masuklah mereka lewat jalur prestasi padahal rumah calon siswa tersebut dekat dengan sekolah,” imbuhnya.
Louis menekankan, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi mensosialisasikan kepada masyarakat setiap kali masuk penerimaan murid baru. “Kekurangan disini, seharusnya ada sosialisasi dari dinas pendidikan provinsi,” ujar Louis.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut ini juga mengatakan, pemerataan siswa itu juga penting agar sekolah-sekolah lain bisa terpenuhi kuotanya. Pemerataan ini harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas sekolah agar dapat menarik para pendaftar.
“Contoh SMK yang ada jurusan Tata Boga, siapkan peralatan disitu, siapkan praktek perhotelan kecil-kecilan sehingga menarik untuk calon siswa mendaftar di sekolah itu,” jelas Louis.
Selanjutnya, Louis Schramm menyoroti ada beberapa sekolah yang terlalu dekat seperti SMA Negeri 2 Manado dan SMA Negeri 7 Manado yang dinilai tidak representatif. Menurutnya, alasan banyak siswa yang masuk di SMA Negeri 9 Manado dan SMA Negeri 1 Manado, karena dari Sario ke Malalayang tidak ada SMA, padahal salah satu jumlah penduduk terpadat di Kota Manado ada di Malalayang.
“Saya himbau kepada dinas Pendidikan, pikirkan untuk membangun SMA di Malalayang. Harus ada pemerataan, fasilitas harus bagus untuk semua sekolah baik SMA dan SMK. Dan setiap kali SPMB mau berjalan, sosialisasikan ke masyarakat,” tandasnya.
Polemik SPMB 2025, Ini Yang Dikatakan Ketua Fraksi Gerindra Louis Carl Schramm
