SULUT – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Carl Schramm mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulut terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sulut jangan sampai tidak direalisasikan.
Hal ini disampaikan Legislator dapil Kota Manado saat menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra pada pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2024 antara Bandan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Senin (30/06) bertempat di ruang Paripurna DPRD Sulut.
Politisi kharismatik ini mengatakan, Pokir anggota DPRD sudah pernah dibahas dan disetujui oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus pada beberapa waktu yang lalu.
“Pak gubernur sudah menyetujui adanya Pokir ini. Jangan sampai sudah disetujui, disepakati, kemudian hilang tanpa jejak,” tegas Louis Schramm.
Selain itu, Ketua DPC Gerindra Kota Manado ini mengapresiasi laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh Plt Sekertaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang bersama perangkat daerah lainnya, dan menyetujui Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulut.
“Kami menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2024 ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut,” kata Louis Schramm.
Meski fraksi Gerindra telah menyetujui Pertanggungjawaban APBD 2024 ditetapkan menjadi Perda, Louis menyampaikan, ada beberapa catatan fraksi Gerindra yang sudah dituangkan dalam pendapat akhir fraksi, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulut betul-betul di genjot supaya ada peningkatan PAD sebagaimana telah dibahas bersama antara Banggar dan TAPD.
Louis Schramm Ingatkan Perangkat Daerah, Pokir Yang sudah Disetujui Jangan Sampai Hilang Tanpa Jejak
