Sulut, detiKawanua.com – Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain, Sulut masih relatif lebih stabil, lebih menjanjikan. Lebih dari pada itu tingkat kemiskinan di Sulut lebih rendah dari Nasional.
Demikian paparan Wakil Gubernur (Wagub) Drs. Steven Kandouw saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulut, di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (7/8/2024).
“Saya percaya dari ini ada kausalitas, sebab akibat, ada peran teman-teman dari industri Perbankan. Atas Nama Pemerintah, atas Nama Rakyat Sulut saya ucapkan terimakasih kepada OJK, Bank Indonesia, industri Perbankan, industri keuangan yang sudah membantu kita selama ini,” ucap Kandouw pada Kegiatan yang diselenggarakan OJK SulutGoMalut.
Dikatakan Wagub Kandouw, 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut ini relatif sebagian besar masuk kategori fiskal rendah.
“Yang punya kemandirian fiskal ini malah cuman Kota Manado dan Provinsi. Yang lain semua masih mengandalkan transfer daerah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Menurut saya itu jadi satu Handicap untuk kita juga di Sulut. Tapi syukur, kultur dan kearifan lokal kita walaupun fiskal kita kategori rendah tapi kita punya kelebihan-kelebihan dibandingkan daerah yang lain secara kultur, semua masyarakat kita punya aset, punya tanah. Di Sulut rata-rata semua punya tanah,” kata Kandouw pada giat yang dihadiri Kepala OJK SulutGiMalut, Robert HP. Sianipar.
Sebab itu, menurut Kandouw, masyarakat perlu didorong semua bersertifikasi, semua sudah punya aset. Dengan adanya aset kan berarti semua sudah backable. Dengan ini semua sudah keluar dari kemiskinan, ini salah salah satu komparatif edventif.
“Menurut hemat saya, TPAPD harus tetap didorong diendors supaya betul-betul punya daya tendang yang optimal. Seperti Literasi ekonomi. Tadi butul disebutkan karena daerah kita ini ada 3 daerah Kepulauan, yang dipelosok-pelosok belum semua yang tercover ke jaringan internet, sehingga akses ke industri keuangan masih banyak kendala,” aku Kandouw.
Singkata kata, lanjut Kandouw. Literasi Ekonomi ini penting, apapun caranya Pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat.
“Yang hadir hari ini, Pemerintah Kabupaten/Kota, jangan jemu-jemu melaksanakan ini,” imbuhnya.
Kesempatan itu juga Wagub Kandouw menyentil soal penyerapan Dana KUR. Ia meminta agar instansi terkait terus mendorong tingkat penyerapan anggaran lebih baik untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
“Saya tahu persis UMKM kita, pinjama kita, kredit, KUR penyerapannya sangat sedikit. Saya sudah perintah Pak Kadis Koperasi mainkan terus ini, paling tidak melalu institusi-institusi keagamaan penyalurannya, supaya masayarakat jadi tahu persis tentang pengetahuan ini. Tahun lalu penyerapannya 57 persen. Menurut hemat saya belum maksimal, sayang fasilitasnya sudah ada,” sebutnya.
Kata Wagub Kandouw, dalan istilah komunikasi ada yang namanya pentahelix, sama dengan gotong royong, keroyokan untuk masalah literasi ekonomi ini. Selain melibatkan masyarakat, Pemerintah, tokoh-tokoh agama, cendekiawan, termasuk teman-teman pers.
“Mari kita mengabsorp konsep pentahelix ini. Kalau cuman kita antara pemangku kepentingan yang ada, tidak melibatkan yang lain, tidak efektif. Keterlibatan Kabupaten/Kota juga masih bisa siknifikan. Rata-rata hanya menunggu bola saja dari Pemprov, dari BI dari OJK. Tolong dalam kesempatan Rapat ini, ini bisa didengung-dengungkan, termasuk pemangku kepentingan, orang yang ada disitu harus orang-orang yang kualifaid,” tandas Wagub Kandouw.
