Sulut, detiKawanua.com – Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor resmi dibuka Wakil Gubernur Sulut, Drs. Steven Kandouw, Kamis (08/06/23) di Hotel Luwansa Hotel, Manado.
Wagub Kandouw dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan, “Alhamdulilah, kita di tahun 2023 ini, dapat melaksanakan acara ini, untuk koordinasi, konsolidasi, sebagai bentuk ikhtiar kita semua menanggulangani kemiskinan,” aku Wagub Kandouw yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut.
Menurut data BPS, kata Wagub Kandouw, kemiskinan di Sulut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, “tahun ini persen kemiskinan di Sulut tinggal 7, 34 persen,” beber Wagub Kandouw sembari menegaskan, meskipun demikian target RPJMD Sulut, untuk mengurangi angka kemiskinan hingga 4,54 Persen di Tahun 2025 nanti.
“Masih ada 3 persen. Masih ada dua tahun lagi untuk kita selesaikan. Bagi kacamata kita mungkin susah, tapi kita tau persis, hal ini pasti bisa kita selesaikan,” tambahnya pada Rapat yang digelar Bappeda Provinsi Sulut.
Ditegaskan Wagub Kandouw, esensinya pengantasan kemiskinan merupakan hal paling utama dalam pembangunan daerah, “substansi pembangunan, ini (pengentasan kemiskinan) yang nomor 1, mengurangi kemiskinan merupakan hal yang harus diprioritaskan, untuk itu masih ada waktu 2 tahun untuk kita kerjakan,” ajaknya.
Lebih lanjut Wagub Kandouw mengusulkan terkait dengan percepatan penanggulangan kemiakianan di Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan setelah balik dari Rapat Koordinasi ini mengambil langka cepat. “Usul saya hari ini, pulang dari sini dalam jangka waktu 2 minggu, by name, by address cari semua warga miskin, langsung di identifikasi, suport dengan sembako, minimal sampe penetapan APBD Perubahan,” tegas Kandouw seraya mengatakan supaya tahun 2024 relatif bersih, tidak lagi cuman Bolmong dan Minsel yang menurut data BPS 0 persen angka Kemiskinannya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Ibu Elvira M. Katuuk melaporakan, bahwa sasar pelaksanaan Rapat koordinasi ini, merupakan tindaklanjut dari edaran Presieden RI, Jokowi terkait dengan penanggulangan kemiakinan serta surat edaran Gubernur Sulut Olly Donsokambey terkait dengan kebijakan umum penanggulangan kemiakinan di Sulut.
“Terimakasi kepada pak Wagub yang telah hadir mengawal proses pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan kemiakinan dan kemiskinan ekstrim ini,” kata Katuuk.
Hadir pada Rapat Koordinas yang BPS Sulut, BI Sulut, BKKBN Sulut, Ketua Komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Wakil Walikota Manado, Richard Sualang, Wakil Walikota Kota Kotamobagu, Nayodo Kurniawan serta Wakil Walikota/Bupati dan sekda se Provinsi Sulut.
