Boltim, detiKawanua.com – Bentuk langkah serta upaya pencegahan pernikahan dini agar tidak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) bakal menggelar deklarasi penolakan pernikahan anak dibawah umur.
Berkaitan hal itu, Kepala UPTD P3A Boltim, Wenda Arif mengatakan, sudah menjadi tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, maupun orang tua atau wali, untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Sehingga, perlu dilaksanakan deklarasi penolakan agar tidak terjadi pernikahan dini yang kerap terjadi di Kabupaten Boltim “Karenannya, untuk menimalisir supaya tidak terjadi perkawinan anak, maka Pemkab Boltim berencana menggelar deklarasi pencegahan pernikahan dini. Kegiatan deklarasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat, pada 7 kecamatan,” ungkap, Wenda pada Selasa (05/10/2022).
Alasan dilakukannya deklarasi penolakan, yang menurutnya dikarenakan bahwa tidak bisa dipungkiri angka pernikahan anak di Boltim cukup tinggi. Dengan demikian, maka kemungkinan bisa berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga “Deklarasi ini, dapat diartikan bahwa pemerintah tidak akan menerima pernikahan anak dibawah umur tanpa disertakan alasan. Pernikahan dibawah umur bisa saja terjadi, apabila ada keputusan dari pengadilan,” jelas, Wenda.
Dirinya menambahkan, pada tahun 2022 ini tercatat cukup banyak anak dibawah umur menjadi korban pencabulan. Berdasarkan data yang ada, sekitar 28 kasus cabul terjadi sejak Januari hingga September tahun 2022 “Berdasarkan data yang ada, maka kami UPTD P3A Boltim harus intens turun ke masyarakat, bahkan ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Kita secara langsung melakukan pembinaan terhadap anak, termasuk orang tua,” bebernya.
(Fidh)
