Sulut – DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Nusa Utara, di Ruang Serba Guna DPRD Sulut, Senin (24/10).
RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Anggota DPRD Jems Tuuk dan Careig Naichel Runtu.
Silangen mengatakan, dari data yang ada, tiga Kepulauan Nusa Utara yakni Sangihe, Talaud, dan Sitaro belum memiliki semangat yang sama untuk menindak program PKH.
“Ternyata anggaran tahun 2022 di APBD Induk, untuk Talaud nol, Sangihe nol. Puji Tuhan dengan pimpinan yang baru, di APBD perubahan dapat, sekitar dua ratus juta dan itu lebih dari cukup. Untuk Sitaro termasuk paket hemat, empat puluh juta,”ungkap Silangen.
Ia menambahkan, ketika pekerjaan terkait PKH tersebut dapat dimaksimalkan di semua kabupaten dan kota, maka akan berpengaruh positif bagi penekanan angka kemiskinan di Provinsi Sulut.
“Yang sekarang 7,23 angka kemiskinan, di tahun 2024 bisa menjadi 5 dan di 2030 menjadi nol,” jelas Silangen. (*)
Ketua DPRD Sulut Pimpin RDP Pendamping PKH Nusa Utara
