Sulut – Tidak hadirnya tiga wakil Ketua DPRD Sulut dalam ruang paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 menjadi perhatian yang hadir.
Menyikapi akan hal tersebut, anggota DPRD Sulut Amir Liputo mengatakan, kehadiran ketiga pimpinan DPRD Sulut tadi tidak masalah. Karena pimpinan ini bersifat kolektif kolegial dan keputusan paripurna sah karena memenuhi semua unsur.
“Dalam pengambilan keputusan minimal dihadiri setengah tambah satu daripada anggota DPRD Sulut, dan tadi sudah 24 Orang anggota yang hadir berarti sudah memenuhi tata tertib DPRD Sulut,” jelas Amir Liputo usai paripurna di ruang kerjanya, Selasa (09/08).
Sekertaris komisi III ini mengungkapkan, ketidak hadiran ketiga pimpinan dewan bukan faktor yang disengaja, tetapi berhalangan hadir karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Kami telah mendengar tadi bahwa Pak Victor Mailangkay lagi kurang sehat, kemudian Pak James Arthur Kojongian (JAK) Orangtuanya lagi menghadapi operasi, dan sementara Pak Billy Lombok ada acara gereja,” ungkapnya.
Lanjut Liputo, kecuali empat pimpinan tidak ada. Dan kalaupun dalam hal mendesak rapat paripurna bisa dipimpin oleh salah satu orang anggota atas kesepakatan bersama. Karena tidak boleh agenda yang sudah disepakati kemudian tidak jalan.
“Disini kan ada Banmus dan sudah menyepakati hari dan tanggal sekian di jadwalkan paripurna, dan ketika unsur pimpinan ketua fraksi NasDem Nick A Lomban hadir, ketua fraksi Demokrat Hendry Walukouw hadir , ketua fraksi Golkar Raski Mokodompit hadir ketiga ketua fraksinya ada jadi no problem,” pungkasnya. (*)
Tiga Pimpinan DPRD Sulut Tidak Hadir Paripurna, Ini Penjelasan Amir Liputo
