(foto:Ist)
Sulut, detiKawanua.com – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sulut 2021-2026 yang dibuka dan dipimpin Gubernur Olly Dondokambey pada Selasa (29/06/2021) yang dilaksanakan Bappeda Sulut di Manado, terungkap satu hal yang menjadi keseriusan dari Pemprov Sulut.
Pasalnya, ekspor tuna dari Sulut melalui Hubport, penerbangan langsung (direct-call) dari Bandara Sam Ratulangi Manado ke Bandara Narita-Jepang, ternyata belum memenuhi standar. Hal itu pun terungkap melalui wawancara kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw usai pelaksanaan Musrenbang tersebut.
“Ekspor tuna kita ke Jepang dari kacamata, semua belum optimal, mestinya jauh dari kapasitas yang sekarang. Dari satu sisi kita bersyukur karena secara de facto kita sudah jadi hub, karena tuna dari Bali, Maluku, Gorontalo bahkan dari Jakarta sudah lewat sini, kita jadi pemain utamanya,” jelas Kandouw
“Makanya pak Gubernur Olly Dondokambey inginkan agar tuna dari Sulawesi Utara (di Sangihe) menurut informasi, menurut catatan mestinya tidak seperti sekarang ini, karena apa yang menjadi kendala harus kita cari solusinya. Karena mungkin teknologi. Kita juga dapat kendala di-quality control, sehingga tuna kita tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke Jepang karena masalah tadi, quality control, cool box-nya, menjaga kesegarannya masih salah,” jelasnya dengan menegaskan bahwa masalah tersebut pun harus diatasi oleh pihaknya dalam kurun waktu dekat ini.
“Nah itu semua pelan-pelan harus kita atasi. Bagi saya bukan tangkapannya yang salah tapi teknologi belum seratus persen memenuhi standar,”ungkap Kandouw.
Pada kesempatan itu pula melalui Kepala DKP Sulut, Tienneke Adam saat dikonfirmasi wartawan pun membantah bahwa tuna asal Sulut tidak diterima oleh Jepang dikarenakan masalah quality control.
“Tidak ada perikanan perikanan Sulut tidak diterima (pihak Jepang) karena quality control, tidak ada, tidak benar informasi itu. Pertanian punya (produk) yang banyak pestisida (yang ditolak pihak Jepang),” tegas Tienneke.
Adapun diketahui pernyataan dari Kadis Tieneke Adam ini pun bertolak belakang terkait pernyataan dari orang nomor dua Sulut (Wagub Steven Kandouw) yang sebelumnya menyebutkan bahwa masalah metode penangkapan yang salah dari nelayan yang belum memenuhi standar.
(*/Mild70)
