Sulut, detiKawanua.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Workshop dengan tema “Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital” lewat Zoom Virtual Meeting, Senin (23/11) pagi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program upaya penyampaian informasi yang komprehensif kepada masyarakat tentang digitalisasi penyiaran dan penyiaran digital di daerah perbatasan baik dari aspek regulasi, progres
capaian, distribusi infrastruktur dan konten program siaran.
Pembicara pada sosialisasi adalah Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Pariela, Ketua Assosiasi Televisi Digital Indonesia Eris Munandar, dan sebagai Moderator Ketua KPI Sulut Olga Peleng.
Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano Pariela menyampaikan, Proses perpindahan dari siaran analog menuju digital sekarang baru dilakukan karena sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Kemudian lahirnya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat pasal tentang migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sehingga sekarang mulai disosialisasikan.
“Masyarakat bisa menggunakan televisi yang sekarang, cukup menambah Set Top Box atau Converter yang akan merubah televisi analog menjadi digital. Pada umumnya kita menonton siaran internet melalui live straming yang menggunakan paket data dengan mengeluarkan biaya, dengan adanya televisi digital masyarakat dapat menonton siaran secara gratis. Kami berharap seluruh masyarakat indonesia dapat menikmati siaran televisi digital,” jelas pariela saat menyampaikan materinya.
Sementara itu, ketua Asosiasi Televisi Digital Indonesia Eris Munandar dalam materinya, mengingatkan kalau 709 hari lagi menuju berhentinya televisi analog di indonesia, makanya harus di sosialisasikan sehingga masyarakat bisa beradaptasi dengan televisi digital.
“Digitalisasi siaran bukan hanya alih tekhnologi tapi bermanfaat bagi masyarakat. Karena kualitas gambar, vidio, Audio lebih baik dari televisi analog dan banyak pilihan Siarannya, tentu ini juga harus didukung dengan konten siaran-siaran yang berkualitas,” kata Munandar.
Ditempat terpisah, Lestari Moerdijat, wakil ketua MPR RI mengingatkan, ada 3 tantangan besar bagi industi penyiaran dalam melaksanakan siaran di wilayah perbatasan yakni Adanya luberan atau spiil ovet siaran asing diwilayah perbatasan, potensi ekonomi yang kurang diwilayah perbatasan dan belum optimalnya infrastruktur penunjang diwilayah perbatasan.
“Segala tantangan besar tersebut, perlu komitmen kuat untuk menyelenggarakan penyiaran diperbatasan sebagai wujud peran serta mendukung pemerintah dalam pemerataan informasi,” kata lestari.
(Enda)
KPI Gelar Workshop Menjaga Indonesia Dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital.
