Example floating
Example floating
HEADLINEMINAHASAMINAHASA RAYA

Diduga Ada Kepentingan, Pilhut di Minahasa Molor

×

Diduga Ada Kepentingan, Pilhut di Minahasa Molor

Sebarkan artikel ini

Ilustrasi.

Minahasa, detiKawanua.com – Anggaran Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Minahasa berbanrol 2,3 M telah tertata di APBD tahun 2020, namun tahapan pemilihan kepala desa tersebut masih simpang siur alias molor, sehinggah menimbulkan asumsi, tertundanya tahapan tersebut diduga karena adanya kepentingan.

Dugaan tersebut datang dari Ketua Aliansi Wartawan Minahasa Jefry Uno. Menurutnya, Pilhut tersebut sangat dinanti-nantikan masyarakat, supaya Desanya segera menggelar Pilhut, namun sepertinya masih belum jelas dikarenakan terkait, pernyataan Asiaten Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala menyebutkan, Pilhut Minahasa tersebut menunggu Pilgub selesai di Tahun ini.

“Hal ini menggambarkan Pemkab Minahasa belum bisa menentukan kapan pelaksanaannya,setiap desa mendapat kurang lebih 24 juta rupiah untuk pelaksanaan Pilhut,” ucap Uno.

Juga menurut Uno, 99 Desa tersebut sebagian besar Hukum Tuanya hanya PLT atau pelaksana tugas yang mengantongi Nota dinas dari camat bersangkutan, namun lebih parah lagi sekitar 66 Plt hukum tua langgar aturan, dimana Plt hukum tua tidak berstatus ASN atau pegawai negeri, sesuai aturan atau regulasi yang ada, hal ini sebenarnya Asisten 1 bidang Kesra dan Pemerintahaan DR Danny Mangala tahu persis aturan ini, kenapa harus dilanggar.

Namun juga tambah Uno, pelaksanaan Pilhut tidak bisa bertabrakan dengan Pilgub, jika di gelar sesudah Pilgub, takutnya bisa tertunda pada tahun 2021 dan anggaranya mubasir, pemilihan orang nomor 1 dan 2 Sulut ini pelaksanaannya bulan September nanti. Dan jika terjadi sengketa Pilkada Sulut ke MK (Mahkama konstitusi), di pastikan Pilhut Minahasa tertunda.

“Kami sebagai aliansi wartawan meminta Pemkab Minahasa segera melaksanakan hajatan ini pada awal Tahun ini, sesuai aturan tahapan Pilhut 105 hari atau sekitar 3 bulan lebih dan tidak bersamaan dengan agenda Pilkada Sulawesi Utara atau pemilihan Gubernur,” ungkapnya.

Para wartawan juga meminta DPRD Kabupaten Minahasa untuk jangan tinggal diam dan segera mendesak pemerintah untuk segera menentukan kapan pelaksanaan Pilhut tersebut.

“Yang pasti pilhut ini seharusnya tahun ini,” pungkasnya. (Baim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *