Anggota Komisi I DPRD Kotamobagu, Muliadi Paputungan, SAP
Kotamobagu,
detiKawanua.com – Tak kunjung dicairkannya Dana
Desa (Dandes) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, terus menuai sorotan
dari salah satu Legislator DPRD Kotamobagu, Muliadi Paputungan, SAP. Pasalnya,
menurut Muliadi, Dandes yang di sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Utara
(Sulut) telah dicairkan, mestinya bisa menjadi referensi bagi Pemkot Kotamobagu
untuk juga segera mencairkan Dandes di kota tersebut. “Harusnya Pemkot belajar
dari beberapa daerah tetangga yang saat ini telah mencairkan dana desa dan
kemudian tinggal melakukan pengawasan atas dana penggunaan dana tersebut,” ujar
Muliadi, Rabu (16/09), kemarin, saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang
kerjanya.
detiKawanua.com – Tak kunjung dicairkannya Dana
Desa (Dandes) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, terus menuai sorotan
dari salah satu Legislator DPRD Kotamobagu, Muliadi Paputungan, SAP. Pasalnya,
menurut Muliadi, Dandes yang di sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Utara
(Sulut) telah dicairkan, mestinya bisa menjadi referensi bagi Pemkot Kotamobagu
untuk juga segera mencairkan Dandes di kota tersebut. “Harusnya Pemkot belajar
dari beberapa daerah tetangga yang saat ini telah mencairkan dana desa dan
kemudian tinggal melakukan pengawasan atas dana penggunaan dana tersebut,” ujar
Muliadi, Rabu (16/09), kemarin, saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang
kerjanya.
Muliadi
pun mencontohkan sejumlah daerah tetangga yang cakupan wilayahnya lebih luas
serta jumlah desanya melebihi jumlah desa di Kotamobagu, namun sudah akan
dilakukan pencairan. “Dibandingkan daerah lainnya seperti Bolmong dan Bolsel,
harusnya Kotamobagu yang hanya berjumlah 15 desa dan akses antar desanya cukup
mudah dijangkau, itu sudah selesai pencairannya. Nah, dengan kondisi ini, wajar
saja kalau muncul kesan bahwa Pemkot tidak serius,” cecarnya.
pun mencontohkan sejumlah daerah tetangga yang cakupan wilayahnya lebih luas
serta jumlah desanya melebihi jumlah desa di Kotamobagu, namun sudah akan
dilakukan pencairan. “Dibandingkan daerah lainnya seperti Bolmong dan Bolsel,
harusnya Kotamobagu yang hanya berjumlah 15 desa dan akses antar desanya cukup
mudah dijangkau, itu sudah selesai pencairannya. Nah, dengan kondisi ini, wajar
saja kalau muncul kesan bahwa Pemkot tidak serius,” cecarnya.
Dirinya
pun menyanggah alasan soal pendamping desa serta belum diketuknya APBD-P, yang oleh
Pemkot Kotamobagu selalu dijadikan tameng atas belum dicairkannya dana yang merupakan
salah satu program andalan Pemerintah Pusat tersebut. “Sebenarnya dimungkinkan
untuk dicairkan lewat pergeseran anggaran beberapa waktu lalu, sebagai langkah
antisipasi, agar pencairan itu tidak bergantung pada APBD-P semata. Dan untuk
soal pendamping desa, saya kira Pemkot bisa melibatkan SKPD untuk mengawal
pengelolaan dana itu,” tandas Politisi Partai Demokrat, yang juga anggota
Komisi I DPRD Kotamobagu ini. (Ilman Ariyan)
pun menyanggah alasan soal pendamping desa serta belum diketuknya APBD-P, yang oleh
Pemkot Kotamobagu selalu dijadikan tameng atas belum dicairkannya dana yang merupakan
salah satu program andalan Pemerintah Pusat tersebut. “Sebenarnya dimungkinkan
untuk dicairkan lewat pergeseran anggaran beberapa waktu lalu, sebagai langkah
antisipasi, agar pencairan itu tidak bergantung pada APBD-P semata. Dan untuk
soal pendamping desa, saya kira Pemkot bisa melibatkan SKPD untuk mengawal
pengelolaan dana itu,” tandas Politisi Partai Demokrat, yang juga anggota
Komisi I DPRD Kotamobagu ini. (Ilman Ariyan)
