Kepala BLH Kotamobagu, Mul’alif Podotulo
Kotamobagu,
detiKawanua.com – Proyek pengadaan Mesin Pencecah
Sampah di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kotamobagu, diduga bermasalah. Terbukti,
dari informasi yang dibeber seorang sumber yang enggan mengungkap identitasnya,
proyek tersebut sudah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) namun
hingga kini fisik barang belum juga ada.
“SP2D sudah ada, tapi bukti fisiknya hingga kini belum
ada. Kami menduga ada upaya mark up yang akan dilakukan. Kami minta agar Kepala
BLH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertanggungjawab,” beber
sumber.
ada. Kami menduga ada upaya mark up yang akan dilakukan. Kami minta agar Kepala
BLH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertanggungjawab,” beber
sumber.
Di sisi lain, sumber juga menjelaskan dugaan mark up pada
proyek pengadaan Bak Sampah tahun Anggaran (TA) 2015 dengan nilai kontrak
senilai kurang lebih Rp 104.489.000,- di instansi tersebut.
proyek pengadaan Bak Sampah tahun Anggaran (TA) 2015 dengan nilai kontrak
senilai kurang lebih Rp 104.489.000,- di instansi tersebut.
“Yang di buat sesuai kontrak Hanya 12 unit apa bisa di
katakan mark up anggaran? Dana yang sudah di cairkan UM 30% dan Termin I
60%. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan Fisik Bak Sampah,” kata Sumber.
katakan mark up anggaran? Dana yang sudah di cairkan UM 30% dan Termin I
60%. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan Fisik Bak Sampah,” kata Sumber.
Mul’alif Podutolo, selaku kepala BLH sendiri, pun tak
menampik dugaan tersebut, ketika dikonfirmasi
melalui telepon genggam. Hanya saja, dirinya membantah perihal adanya dugaan
mark up. “Memang sudah SP2D, namun untuk pembeliannya dilakukan bertahap. Sekitar
bulan Oktober barangnya sudah ada. Kalau masalah tempat sampah kan baru 60
persen dicairkan, sehingga baru 10 unit yang dibuat. Sementara untuk sisa pencairan
40 persen nanti kelanjutannya,” kilah Podotulo. (Ilman Ariyan)
menampik dugaan tersebut, ketika dikonfirmasi
melalui telepon genggam. Hanya saja, dirinya membantah perihal adanya dugaan
mark up. “Memang sudah SP2D, namun untuk pembeliannya dilakukan bertahap. Sekitar
bulan Oktober barangnya sudah ada. Kalau masalah tempat sampah kan baru 60
persen dicairkan, sehingga baru 10 unit yang dibuat. Sementara untuk sisa pencairan
40 persen nanti kelanjutannya,” kilah Podotulo. (Ilman Ariyan)
