Manado, detiKawanua.com - Usaha dan komitmen dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw (OD-SK) dalam memperjuangkan kenaik an harga Kopra di Sulawesi Utara kini sudah terbukti yakni harga naik hingga Rp.5.500 hingga Rp.5.600 dalam pengambilan pihak perusahaan.

Seperti halnya PT. Cargil seharga Rp. 4800 hingga tertanggal 18 November berada di harga Rp. 5.500. Sementara untuk PT. Multi Nabati pada bulan November seharga Rp. 4800 saat ini seharga Rp. 5.600. Hal itu dilakukan OD-SK berbagai langkah strategis dilakukan demi mensejahterakan para petani kopra di Sulut.

Tidak hanya itu, rencana jangka panjang kedepan gubernur akan mengagas program untuk mengatasi anjloknya harga kopra dengan mengembangkan industri minyak goreng kelapa skala kelompok tani. Seperti pada tahun 2018 ini memberikan bantuan sebanyak 12 unit mesin produksi minyak kelapa untuk kelompok tani yang akan mengelola industri minyak goreng diantaranya termasuk bantuan tempat pengolahan kelapa.

Adapun pada tahun 2019 nanti Pemprov Sulut akan memberikan bantuan dengan jumlah lebih besar, yaitu sebanyak 23 unit mesin beserta tempat pengolahan senilai Rp.7 Miliar. Langkah lain yang dilakukan Pemprov Sulut untuk meningkatkan nilai jual produk turunan dari kelapa, yaitu mengadakan pertemuan yang diikuti seluruh daerah penghasil kelapa di Indonesia.

(IsJo/tim)

Gorut, detiKawanua.com - Perkembangan pembangunan Kodim Gorontalo Utara (Gorut) yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2019 terus digenjot dalam pembangunannya sehingga pada waktunya akan dioperasikan sudah siap, sehingga pada Selasa 18 Desember 2018 Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang bersama rombongan dari Kodam yang didampingi Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw melaksanakan peninjauan pembangunan Kodim Gorontalo Utara yang disambut Bupati Gorut Indra Yasin bersama pejabat Pemkab Gorut yang selanjutnya menuju ke kantor Bupati Gorontalo Utara.

Pada kegiatan kenjungan Pangdam XIII/Merdeka pada selasa 18 Desember 2018 berawal dari kedatangan dari Bandara Jalaludin Gorontalo selanjutnya peninjauan Kodim Gorontalo Utara dan berkunjung ke kantor Bupati Gorontalo Utara serta Koramil 1304-11/Kuandang dan 1304-12/Atinggola sebelum kembali ke Manado lewat jalan darat, dalam kunjungan peninjauan Pangdam XIII/Merdeka pada kantor Bupati Gorontalo Utara (Gorut) disamping jamuan makan juga diberikan Cendramata dari Bupati Gorut Indra Yasin kepada Pangdam XIII/Merdeka bersama Ketua Persit KCK PD XIII/Merdeka selanjutnya berkunjunga ke Koramil 11/Kuandang dan Koramil 12/Atinggola serta berkomunikasi langsung dengan Danramil dan para Babinsa pada dua Koramil tersebut.

Kunjungan tersebut yang dilakukan Pangdam XIII/Merdeka merupakan kunjungan silaturahmi biasa antara pimpinan dan bawahan guna memberikan semangat kepada para Danramil dan Babinsa untuk selalu tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com - Hingga kini tercatat sebanyak 52.003 keping elektronik (e) KTP di 8 Kabupaten Kota di Sulut telah dilakukan pemusnahan massal diantaranya, Kota Manado 6620 keping, Kab. Boltim 3143 keping, Kota Tomohon 8255 keping, Kab. Kep Talaud  8894 keping, Kab. Mitra 4563 keping, Kab. Minut 4613 keping, Kab. Bolmut  5917 keping, dan Kab. Kota Kotamobagu 9998 keping e-KTP. Dimana, dasar pemusnahan tersebut menurut Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Provinsi Sulut, Bahagia Mokoagow, merupakan e-KTP yang sudah invalite atau cacat, rusak dan lakukan perubahan data.

"Hingga saat ini baru 8 kabupaten/kota tersebut yang melakukan pemusnahan KTP nantinya akan disusul oleh kabupaten/kota lainnya," ungkapnya, Selasa (18/12).

Adapun juga menurut Mokoagow, pemusnahan itu atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edaran Sekretaris Jenderal (Sekjen) dilanjutkan instruksi Dirjen Dukcapil ke jajaran Dukcapil se-Indonesia.

"Cara pemusnahannya juga bukan hanya digunting tapi dengan cara dibakar, guna menghindari agar tidak disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab apalagi ini menjelang momentum Pemilu," jelasnya.

Selain itu dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat yang telah ber usia 17 tahun ke atas agar segera melakukan perekaman e-KTP mengingat batas terakhir tanggal 31 Desember sudah dilakukan pemblokiran.

"Segera datangi Dukcapil kabupaten/kota terdekat apabila sampai tanggal 31 belum merekam maka data akan dinonaktifkan sementara. Hal ini juga untuk mendukung data proses pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," tandas mantan Pj Bupati Bolsel itu.

(IsJo/*)

Manado, detiKawanua.com - Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw mengungkapkan bahwa akan ada kebijakan khusus perekrutan THL (Tenaga Harian Lepas) yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi serta kualifikasi. Mengingat hal tersebut dari hampir 6000 THL yang ada, hampir tidak memiliki motivasi. Dan bagi jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut agar kedepan untuk lebih giat dalam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) lapangan dan tempat kerja kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL di lingkup Pemprov Sulut.

"Tetap loyalitas dan disiplin dalam bekerja. Pesan pak Gubernur (Olly Dondokambey) kepada saya bahwa kepada seluruh Non ASN/THL untuk tetap loyalitas kepada pimpinan dan bekerjalah dengan disiplin, jangan tabrak aturan yang ada," tegas Wagub saat memberikan arahan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) lingkup Pemprov Sulut yang digelar di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (18/12).

Lanjut Kandouw menyebutkan bahwa pekerjaan THL yang ditekuni selama ini sangat membantu jalannya roda pemerintahan dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara.

"Jadi kalian semua patut diapresiasi, apalagi bagi Non ASN dan THL yang sudah lama bekerja selama 10 tahun dan kini mengabdi dalam pemerintah OD-SK. Kita harus selalu bersyukur, cintai pekerjaan, tingkatkan kualitas serta loyalitas terhadap pimpinan," ucapnya, sembari mengatakan bagi THL Pemprov Sulut yang sudah lama bekerja akan mendapatkan perhatian khusus.

"Sekali lagi kalian (THL) semua harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Saya minta kepada BKD Sulut untuk mencatat Non ASN dan THL yang sudah bekerja selama 10 tahun mengabdi kepada pemerintah provinsi Sulut," tandas Kandouw.

Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh mengungkapkan, evaluasi yang dilakukan BKD Sulut sepanjang tahun 2018 ini terhitung sejak bulan Maret hingga November, THL (Tenaga Harian Lepas) lingkup Pemprov Sulut yang terjerat inspeksi mendadak (sidak) mencapai 713 orang.

"Bulan Maret ada 18 orang, April 129 orang, Mei 36 orang, di bulan Juli mengalami kenaikan sebanyak 453 orang, Agustus sebanyak 37 orang, Oktober sebanyak 22 orang dan pada bulan November tercatat 18 orang," beber Suluh.

(IsJo/*)

Manado, detiKawanua.com - Kedatangan Tim Komisi VIII DPRRI ke Kantor Gubernur Sulut pada Senin (17/12) siang tadi, diterima langsung Sekertaris Provinsi, Edwin Silangen di Ruang FJ.Tumbelaka. Adapun maksud tujuan kunjungan kerja dari tim yang berkompeten dibidang keagamaan, bencana, sosial, dan kesejahteraan masyarakat itu, pada intinya menurut Ketua Tim, TB. H. Ace Hasan Syadzily, selain momentum silaturahmi menjalin komunikasi, juga menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah sebagai wujud suport untuk kemajuan daerah terutama di Sulawesi Utara.

"Ini bentuk kunjungan serius dengan sengaja mengajak para mitra kerja (pihak kementerian terkait) ke daerah ini, untuk bisa mendengar dan melihat langsung sebagaimana jika ada hal-hal yang bisa ditindak lanjuti," terang Hasan Syadzily, sembari mengatakan bahwa Provinsi Sulut merupkan daerah ketiga yang menjadi daerah kunjungan yang sebelumnya di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, Sekprov Silangen yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan terkait hal itu, Pemprov dan masyarakat Sulut berterima kasih dipilihnya Sulut menjadi daerah kunjungan kerja dari tim Komisi VIII dengan lingkup tugas bidang agama dan sosial menjelaskan bahwa Visi Pembangunan Daerah 2016-2021 yakni Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya, serta penjabarannya dalam tujuh misi (saptacita) pembangunan daerah diantaranya bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, badan amil zakat, penanggulangan bencana, serta perwakafan di Provinsi Sulut.

"Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi yang pelaksanaannya disinergikan dan dikoordinasikan secara langsung dengan segenap stakeholders pembangunan yang terkait," terangnya.

Lebih jauh dirinya memaparkan, di bidang agama Pemerintah Provinsi Sulut selalu bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama serta melibatkan Tokoh Agama dan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah sehingga kemajemukan kehidupan beragama di daerah ini senantiasa diwarnai dengan keharmonisan dan kerukunan.

"Sulawesi Utara termasuk daerah yang paling Toleran di Indonesia. Hal itu berlaku juga pada bidang sosial yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di daerah Sulut dengan menurunnya  angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, dan ini paling rendah Se-sulawesi," terang Silangen.

Terkait permasalahan penanggulangan bencana, Sekprov melaporkan bahwa Sulawesi Utara cukup rawan terdampak bencana, maka kesiap siagaan di sektor ini menjadi perhatian penting, dengan melaksanakan Rakor serta Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Alam yang melibatkan seluruh Stakeholders terkait di daerah ini.

Diakhir sambutannya, Sekprov Silangen mengharapkan kepada Komisi VIII agar melalui Forum ini dapat memberikan masukan informasi maupun data yang sifatnya terperinci dan mendetail sehingga kunjungan kerja ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pembangun daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas P3A Mieke Pangkong, Kepala Kesbangpol Meky Onibala, Kepala BPBD Joi Oroh, Kepala Biro Kesra, Kartika Devi Tanos, Staf Ahli Gubernur Roy Tumiwa, perwakilan Kakanwil Kemenag dan Perwakilan Baznas Sulawesi Utara

(IsJo/tim)

Jakarta, detiKawanua.com - Konfrensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) 2018 yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin (17/12). Dimana pelaksanaan konfrensi yang pertama kalinya dilaksnakan di Indonesia itu dihadiri juga Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Wapres dalam sambutannya mengatakan, dalam sebuah pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya pemerintah yang bergerak, akan tetapi masyarakat juga mendorong untuk tercapainya tujuan.

"Dibutuhkan koordinasi bukan hanya antar departemen, namun antar negara. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah saja namun masyarakat juga harus mendorong memberikan suatu sumbangan atau tujuan kepada SDGs ini atau PBB, adanya pembangunan berkelanjutan," terang Wapres.

JK menjelaskan, pembangunan yang berkelanjutan memiliki efek kebersamaan jika hal tersebut bisa dilakukan akan timbul keadilan.

"Keadilan dan kesejahteraan sudah jadi bagian daripada kebutuhan masyarakat kita semua sehingga bahwa kita juga berusaha untuk memajukan pendidikan ini secara merata," jelas Wapres, sembari menambahkan bahwa dibutuhkan juga sebuah inovasi dalam menunjang pendidikan yang bermutu karena pembangunan berkelanjutan harus berkaitan satu sama lainnya.

"Dengan gerakan ini dapat kita laksanakan apa yang bicarakan bersama. Baik di tingkat PBB, baik tingkat pemerintah atau tingkat masyarakat, kerjasama ini harus dilakukan agar tercipta koordinasi yang baik," ujarnya.

Pemerintah kata Wapres, hanya menyediakan dana yang cukup serta program dan dibutuhkan juga pelatihan yang baik agar infrastruktur berjalan dengan baik.

"Diperlukan langkah perhatian yang baik, dan dibutuhkan sistem yang baik, dan butuh subsidi yang baik," jelas Kalla.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan upaya untuk mempererat kerjasama di antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pencapaian target SDGs di Indonesia.

"Konferensi tersebut memiliki beberapa tujuan. Konferensi yang baru diadakan untuk pertama kalinya ini diharapkan mampu merumuskan masukkan bagi perumusan kebijakan pencarian target SDGs," terangnya.

"Memberikan masukkan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan secara lebih baik, dalam mencapai target SDGs tahun 2030. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia,"bt tambah Kepala Bappenas.

(IsJo/tim)

Minahasa, detiKawanua.com - Pencanangan Kampung KB (Keluarga Berencana) Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Minahasa di Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri pada Senin (17/12), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dimana program dimaksud merupakan program BKKBN yang merupakan upaya untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional yang lebih dikenal dengan 9 program prioritas nawacita. Hal tersebut dikatakan Bupati Minahasa, Royke O. Roring saat bersama Wakil Bupati, Robby Dondokambey (ROR-RD) menghadiri kegiatan tersebut.

Lanjut Roring, program KKBPK itu juga dijabarkan dan diaktualisasikan di daerah oleh pemerintah daerah melalui unit mitra kerja BKKBN yaitu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Minahasa.

"Saya harapkan agar masyarakat sedapat mungkin meningkatkan peran serta dalam melaksanakan program-program, baik yang dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun didesa. Dengan dicanangkan Desa Pinasungkulan sebagai kampung KB, maka desa tersebut beserta 18 desa lainnya yang merupakan desa binaan, menjadi fokus program dan kegiatan seluruh SKPD terkait," ungkap Bupati.

"Keberhasilan program KB itu tidak hanya ditandai dengan banyaknya penggunaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi yang jauh lebih penting adalah terjadinya perubahan cara pandang, mental, pola sikap dan perilaku individu atau masyarakat termasuklah didalamnya peserta didik," tambahnya.

Adapun diakhir sambutannya, Bupati Roring mengharapkan kampung KB di Kabupaten Minahasa dibina dengan sebaik-baiknya, bukan hanya mengejar terbentuknya kampung KB di masing-masing kab/kota serta kecamatan. Namun strategisnya adalah, bagaimana menjadikan kampung KB sebagai pilot project yang mengena pada sisi kehidupan masyarakat desa.

"Semoga dalam kepemimpinan bupati dan wakil bupati saat ini, 227 desa bisa menjadi kampung KB," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Sugiatno, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Minahasa, Joula Mamahani, Kapolsek Tombariri, jajaran pejabat teras Kabupaten Minahasa, para Camat dan Hukum Tua beserta masyarakat setempat.

(IsJo/tim)