Gubernur Sulut, Olly Dondokambey bersama Wagub, Steven Kandouw saat dalam kegiatan rakor dan memimpin serentak hening cipta untuk Alm. Anwar Panawar.

Minut, detikawanua.com – Menerima kabar lewat handphone melalui pesan sms, Gubernur Sulut Olly Dondokambey merasa terkejut mendengar berita bahwa mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulut (Alm) Anwar Panawar (AP) telah meninggal dunia, pada Selasa (31/05) sore tadi.

Gubernur yang saat itu baru akan memberikan kata-kata sambutan dalam penutupan kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraaan sosial (PSKS) dalam rangka ODSK Provinsi Sulut 2016 di Hotel Sutanraja Minahasa Utara (Minut), tiba-tiba langsung mengumumkan kabar duka tersebut. Serentak suasana menjadi hening, karena Gubernur mengajak seluruh undangan untuk mengheningkan cipta, sebagai bentuk ungkapan duka dari pribadi dan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut.

“Saya baru mendapat kabar sms, bahwa salah satu mantan Kadis Sosial Provinsi, Bapak Anwar Panawar, telah meninggal dunia pada sore ini. Untuk itu marilah kita mengheningkan cipta sedalam-dalamnya untuk Alamarhum,” ucap Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan Kadinsos Sulut Grace Punuh.

Diketahui, Alm Anwar Panawar yang menghembuskan nafas terakhir di RS Siloam pada Selasa sore tadi. Almarhum, selain pernah menjabat sebagai Kadinsos Provinsi Sulut, setelah itu masuk dalam jajaran direksi Bank Sulut, dan juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulut.

Rep/Editor: Isjo

Sekretaris DPRD Kota Manado, Bartolomeus Mononutu. /Ist
 

Manado, detiKawanua.com – Berdasarkan hasil kesepakan rapat Badan Musyawara (Banmus), menetapkan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) akan berkunjung ke jakarta akhir juni mendatang dalam rangka mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) di Kementrian dalam Negeri. Hal ini dikatakan sekretaris dewan Bartolomeus Mononutu.

“Tanggal 27 Juni anggota dewan sudah berangkat, ini berdasarkan hasil rapat Banmus,”kata Mononutu ke media ini, Selasa (31/05).

Mononutu menjelaskan, mengenai  agenda Bimtek ini akan menelan anggaran berkisar Rp 1 miliar.”tidak sampai 1 miliar, hanya berkisar Rp 8 ratus juta,”katanya singkat.

Sementara itu, mengenai jumlah anggota dewan yang akan mengikuti agenda tersebut, Mononutu memastikan akan diikuti 44 anggota dewan sebagaimana rincian anggaran yang sudah ditetapkan.

“Kami sudah berikan undangan pemberitahuan yang ditujukan ke seluruh anggota,”pungkas Mononutu.(Aldi).

Penandatanganan nota kesepakatan data miskin yang disaksikan Gubernur dan Wagub Sulut.

Minut, detikawanua.com – Rapat koordinasi pemutahiran data kemiskina, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraaan sosial (PSKS) Dalam rangka ODSK Provinsi Sulut, yang dihadiri sejumlah Kepala daerah Kabupaten Kota di Sulut, pada Selasa (31/5) pukul 16.00 Wita di Hotel Sutanraja yang sudah berjalan sejak Senin kemarin, ditutup langsung Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang didampingi Wakil gubernur Sulut, Steven Kandouw.

Diketahui kegiatan yang diprakarsai Kepala dinas Sosial (Dinsos) Sulut itu, diawali penandatanganan nota kesepakatan bersama oleh Bupati Walikota tentang data kemiskinan, yang disaksikan langsung Gubernur dan Wagub Sulut.

Rep/Editor: Isjo

pertemuan jajaran BSGo bersama Gubernur dan Wagub di ruang kerja Gubernur Sulut, Selasa (31/5) pagi tadi. (Ist)

Manado, detikawanua.com – Jajaran Bank SulutGo (BS), yang dikomendani langsung Komisaris utama Bank Sulutgo, Robby Mamuaya dan Komisaris, Alexius Lembong beserta Direksi diantaranya Dirut BS, Johanes Ch Salibana. Pada Selasa (31/5) pagi tadi datang berkunjung ke kantor Gubernur Sulut.

Dari informasi yang diterima Robby Cs bertemu langsung dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw di ruangan kerja Gubernur, lantai II.

Konfirmasi yang diterima Humas Setdaprov Sulut, bahwa Dirut BSGo Salibana mengungkapkan pertemuan itu hanya merupakan pertemuan seperti biasa dengan Gubernur bersama Wagub. “Hanya pertemuan biasa saja,”singkat Salibana, usai pertemuan tertutup itu.

Diketahui sebelumnya dalam rapat singkronisasi terkait program dari CSR dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) bersama jajaran BUMN, BUMD dan para pengusaha swasta yang ada di Sulut pada Senin (30/5) kemarin yang dipimpin langsung Wagub Sulut, Steven Kandouw, oleh BSGo sempat mendapat teguran karena, pemaparan program CSR dari perwakilan direksi BSGo yang hadir saat itu, dinilai Wagub program CSR dari BSGo tidak tepat sasaran dengan tema utama pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

“Nanti kedepan untuk Bank Sulut menunggu arahan dari Ibu Karo Ekonomi (Jane Mendur,red) untuk menentukan tindakan yang pas untuk bantuan kemiskinan. Jangan ada lagi program seperti, koor, memberikan mobil sampah atau bantuan olahraga, itu sudah bukan jamannya lagi. Kalau seperti bantuan bedah rumah itu baru pas dilakukan karena itu lebih tepat untuk kategori pengentasan kemiskinan,”kata Wagub, dihadapan para undangan para pengelola BUMN, BUMD dan perusahaan swasta itu. (hms/dkc)

Rep/Editor: Isjo

Wakil Ketua Komisi I, DPRD Sulut, KDP. (Ist)

Manado, detiKawanua.com – Harapan besar masyarakat Bolaang Mongondow Timur (Boltim) agar secepatnya DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menepis keluhan mereka yang di duga telah mendapat diskriminasi dari Bupati Boltim Sehan Landjar.

Dimana, berdasarkan keterangan warga saat mendatangi gedung DPRD Sulut belum lama ini bahwa, Bupati Landjar tidak mengakui mereka sebagai warganya.

Warga yang berhadapan langsung dengan Wakil Ketua Komisi I Kristovorus Decky Palinggi (KDP) dan Noldy Lamalo langsung menerima berbagai keluhan yang disampaikan warga Boltim pada kesempatan itu.

Dalam kesempatan itu, KDP langsung memberikan harapan segar kepada puluhan warga Boltim bahwa DPRD akan segera lakukan kunjungan ke Boltim dan bertemu dengan Sehan Landjar.

“Kami sudah menerima aspirasi Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan beritahukan ke pimpinan dewan dan meminta agar diadakan kunjungan ke Boltim,” kata KDP ke puluhan warga.

Sayangnya, sampai saat ini aspirasi warga Boltim harus kandas di Ruang Ketua DPRD Sulut. Pasalnya, kunjungan ke Boltim harus mendapat persetujuan resmi dari ketua DPRD Sulut Andre Anggouw.

“Menunggu surat dari ketua dewan,” singkat KDP saat dimintai tanggapannya, Senin (31/05) siang tadi. (Aldi)

Ketua Komisi III Adriana Dondokambey.

Manado, detiKawanua.com – Masih menjadi wacana mengenai pembuatan rel Kereta Api ((KA) di Sulawesi Utara (Sulut) masih menunggu  surat rekomendasi dari Gubernu Sulut Olly Dondokambey ke kementrian perhubungan.

“Masih menunggu rekomendasi dari Gubernur,” singkat Ketua Komisi III Adriana Dondokambey.

Menurutnya, untuk pembangunan rel tersebut anggaran yang di sediakan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 5 miliar.

“Semua dana ditanggungulangi oleh pemerintah pusat,” kata Dondokambey saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/05). (Aldi)

Mitra, detiKawanua.com – Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga ada begitu banyak cara yang bisa dilewati, salah satunya dengan memanfaatkan kekayaan alam menjadi penambang, namun hal tersebut janganlah menjadi fokus utama dalam kehidupan. Hal tersebut di ingatkan Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap saat membawakan sambutan di HUT Jemaat GMIM Syaloom Morea ke -8.

“Memang pencarian di sektor tambang memang cukup menjanjikan, namun mata pencarian lain untuk saling menopang kehidupan seperti di sektor pertanian dan perkebunan janganlah di tinggalkan,” pinta Sumendap.

Lanjutnya sektor pertanian dan perkebunan juga jika dijadikan salah satu mata pencarian, tidak kalah menjanjikan dari sektor pertambangan, buktinya banyak petani yang sukses juga dikedua bidang tersebut, apalagi dalam penghidupan sehari-hari tentu kedua sektor tersebut sangat bermanfaat.

“Kita sehari-hari bisa memanfaatkan kedua sektor tersebut, jadi jangan sampai kita tinggalkan,” terangnya.

Lebih lanjut bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dalam mengolah lahan pertanian dan perkebunan didaerah tersebut, karena masih banyak lahan yang belum dimaksimalkan pengelolaannya.

“Manfaatkan lahan-lahan yang ada ini, karena dengan memanfaatkan hasil pertanian maupun perkebunan bisa membantu ekonomi keluarga di luar tambang,” tandasnya. (Indri)

Rapat singkronisasi program CSR dengan OD-SK yang dipimpin Wakil gubernur Sulut, Steven Kandouw.

Manado, detikawanua.com – Rapat singkronisasi terkait program dari CSR dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) yang mengambil tema utama yakni pengentasan kemiskinan tepat sasaran yang mengadirikan seluruh perusahaan BUMN, BUMD maupun pihak perusahaan swasta di Sulut itu dipimpin langsung Wakil gubernur Sulut, Steven Kandouw, diselenggarakan di ruangan Ex WOC kantor Gubernur Sulut, Senin (30/5) sore ini.

Wagub mengatakan bagi para CSR di Sulut yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Sulut itu nantinya olehGubernur Sulut, Olly Dondokambey berjanji selain mengapresiasikan juga akan berikan reward khusus bagi para CSR tersebut.

“Ada 14 item program yang masuk kategori pengentasan kemiskinan nantinya akan dipasangkan iklan mereka pada media-media selama 10 hari berturut-turut, dan itu kami yang bayar. Jadi penting bagi untuk CSR itu supaya bisa tepat sasaran untuk kemiskinan dan fokus sesuai by name by adares,” jelas Wagub, yang didampingi Asisten II Bidang Perekonomian, Karo Ekonomi.

Diperintahkan lagi kepada sejumlah SKPD Dinas Badan terkait agar secepatnya mengeluarkan program-program yang disamapaikan ke Biro Ekonomi Setdaprov Sulut untuk ditindaklanjuti melalui surat berupa penempatan lokasi yang menjadi titik bagi tersalurkannya CSR oleh masing-masing perusahaan.

“Ini bukan tuntutan atau paksaan tapi ini merupakan harapan bagi bapak ibu dalam membuka hati kepada masyarakat. Nanti dari pihak Pemprov Sulut akan kirimkan ke para pengusaha. Paling tidak kita itu akan memberikan CSR secara tepat sasaran. Jadi paling tinggi dua minggu depan, bapak-bapak akan melakukan penetrasi lokasinya dimana,”jelas Kandouw, sembari menambahkan langkah baiknya para perusahaan memberikan CSRnya jangan dalam bentuk uang tapi bahan atau material.

Hadir selain sejumlah Dinas dan Badan terkait di lingkup Pemprov Sulut terkait, juga para pengembang usaha di Sulut baik milik BUMN dan swasta, seperti PT ASTRA, pihak perbankan seperti, Bank Indonesia (BI), Mandiri, BRI, Bank Sulut, PT PLN, Pegadaian, Jasaraharja, BPJS, Angkasa Pura, Taspen, Pertaminan wilayah Sulut, Tengah dan Gorontalo, Bulog, BTN, Pelindo IV, PT Garuda, Bank Danamon, PT Lion Air, Jumbo, Fress Mart, Kadin. 

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey ketika mengambil sumpah pelantikan anggota FKUB Sulut.

Manado, detikawanua.com – Momentum positif saat ini sebagaimana dipandang bersama, tentu kita seluruh umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulut yang baru dilantik pada Senin (300/5) hari ini bersama masyarakat sampai pemerintah terus bekerja bersama dalam mendorong kembalinya kerukunan umat beragama di Sulut pada urutan pertama.

“Tidak bisa dipungkiri kemarin setelah turun dilapangan, didapati Sulut kini menjadi peringkat ke 5, dari sebelumnya ada pada peringkat 1,” terang Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat mememberikan sambutan sekaligus melantik 20 anggota FKUB Sulut di ruang CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, Siang ini.

Dikatakannya juga yang saat itu didampingi Kakanwil Kemenag Sulut, Sulaeman, mengatakan tugas penting dari FKUB yang baru dilantik ini adalah kembali membangun komunikasi di daerah agar Sulut kembali rukun dan damai.

“Kalau rukun dan damai, tentu banyak orang yang akan datang di Sulut dan berinvestasi karena mereka merasa nyaman dan aman,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, kata Olly angka pengangguran pun akan berkurang jika daerah aman dimana dengan masuknya banyak investor, produksi swasembada para petani juga akan mengalami perkembangan.

“Kalau umat kita sejahtera tentu semua tempat ibadah dan para imam sampai pendeta juga akan sejahtera bersama dengan daerah,” jelasnya.

Diakhir sambutan, Gubernur kembali tekankan bahwa hal ini merupakan tugas kita bersama dalam rangka meningkatkan kembalinya kerukunan umat beragama Sulut seperti dulu.

“Tidak bisa dipungkiri di Sulut masih masih ada masalah dan itu yang tidak bisa juga dihindari. Maka kita harus mencari solusi bersama yang baik,” tutup mantan anggota DPRRI dari PDIP itu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, BKSAUA Sulut, dan para Forkompimda, unsur TNI Polri.

Rep/Editor: Isjo

Wakil Ketua PMI, Bidang Humas Medy Lensun (kiri,red) saat disela-sela kegiatan donor darah PMI Sulut di pusat Mantos Manado. (Ist)

Manado detikawanua.com – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, Jemmy Lampus disejumlah media pada, Selasa (26/5) yang menyatakan bahwa UTD Palang Merah Indonesia (PMI) Sulut belum terakreditasi mendapat tanggapan dari PMI Sulut lewat Wakil Ketua Bidang Humas Medy Lensun.

‪Kepada wartawan, Lensun yang saat itu bersama Sekretaris PMI Sulut, Mercy Rampengan mengatakan bahwa peryataan itu menggiring opini masyarakat pada pemahaman yang negatif terhadap UTD PMI Sulut. Padahal apa yang disampaikan oleh Jemmy Lampus yang mengutip Permenkes 83 tahun 2015 tidaklah benar.

“Yang bersangkutan tidak memahami isi aturan tersebut, salah menyebutkan tahun, bukan tahun 2015 tapi yang benar Permenkes 83 tahun 2014,”jelasnya.

‪Permenkes 83 tahun 2014 tidak mengatur tentang akreditasi Unit Transfusi Darah, Permenkes 83 tersebut adalah peraturan tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan transfusi. Didalamnya hanya berisi tentang jenis, pengorganisasian, persyaratan, perijinan dan penyelanggaraan UTD, BDRS dan UTDRS.

“Tidak ada satu pasal atau satu ayatpun yang mengatur tentang akreditasi UTD. Bahkan satu kata “akreditasi” tidak ada tertulis dalam Permenkes 83,”ungkap Lensun.

‪Dikatakannya memang seluruh UTD di Indonesia ke depan akan diakreditasi, tapi ini masih tahap proses persiapan konsep dan strukturnya di tingkat pusat, seperti Pembentukan Komisi Akreditasi UTD yang sampai sekarang belum ada.‬

‪”Kami tidak paham dengan statement Pak Jemmy Lampus yang terkesan mendiskreditkan PMI. Seorang pejabat mestinya memahami pokok persoalan dan juga sumber peraturan yang dia kutip. Kami kuatir ini statement titipan dari seorang pejabat instansi vertikal yang beberapa hari terakhir ini memang intens menyerang PMI Sulut”, kata mantan Wakil Bupati Boltim dengan gaya khasnya yang tenang dan tegas.

Melalui Sekretaris PMI Sulut, Mercy Rampengan, ketika ditanyakan soal oknum pejabat yang mengatakan PMI jangan terlalu mengandalkan kekuasaan dan mengorbankan masyarakat, dirinya (Rampengan) mengaku heran dengan ulah dari beberapa oknum pejabat tersebut.

“Kami tidak paham, kenapa ketika PMI Sulut sementara berbenah, justru ada pihak-pihak yang merasa terganggu dan menyerang PMI. Ada apa sebenarnya dibalik ini, jangan-jangan ada yang mereka sembunyikan. Tolong hentikan semua ini, PMI Sulut mengajak semua stakeholder  bersinergi  meningkatkan pelayanan darah demi kesehatan masyarakat menuju Sulut HEBAT,”tutup doktor bidang bencana jebolan Australia di sela-sela acara donor darah yang sangat intens dilaksanakan PMI Sulut baru-baru ini. 

Rep/Editor: Isjo